jpnn.com, JAKARTA - Pengangkatan bidan PTT, dokter PTT, guru garis depan (GGD), dan penyuluh pertanian, menjadi CPNS dinilai cacat hukum.
Pasalnya, pengangkatannya menggunakan PP 98/2000 tentang rekrutmen CPNS dari jalur umum.
BACA JUGA: Pemerintah Tak Punya Dasar Hukum untuk Mengangkat CPNS
Sementara pijakan hukum PP ini adalah UU 43/1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
"Pemerintah sudah melakukan pelanggaran hukum. Kenapa? Karena pengangkatan bidan PTT, dokter PTT, GGD, dan penyuluh diduga menggunakan payung hukum yang undang-undangnya sudah kadaluarsa," kata Wakil Ketua Fraksi PDIP DPR Arief Wibowo kepada JPNN, Rabu (22/3).
BACA JUGA: Alasan Usia, 4.000-an Bidan PTT Tak Bisa Diangkat PNS
Dengan menggunakan UU 43/1999 yang sudah dicabut karena adanya UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), menurut Arief, otomatis dasar hukum yang digunakan pemerintah cacat hukum. Sehingga semua keputusan yang dihasilkan bisa dibatalkan.
"Pengangkatan bidan, dokter, guru, dan penyuluh yang dilakukan pemerintah lewat mekanisme jalur umum, harusnya kan dari jalur khusus. Ini salah besar karena di PP 98/2000 ada pembatasan usia 35 tahun. Jadi kalau pemerintah bilang, tidak bisa mengangkat tenaga honorer dan PTT di atas 35 tahun bertentangan dengan UU ASN, nonsense itu wong PP-nya saja belum ada," tutur ketua Panja Revisi UU ASN.
BACA JUGA: Bidan PTT dan Honorer Kompak Menolak Dijadikan PPPK
Atas kecerobohan pemerintah itu, lanjut Arief, pihaknya akan meminta klarifikasi pemerintah.
Sebab, rekrutmen CPNS harus sesuai UU ASN Pasal 58 ayat 3, di mana ada tujuh tahapan yang harus dilewati.
Sementara PP yang menjelaskan teknis pelaksanaannya sesuai pasal tersebut belum ditetapkan. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kecewa, 20 Ribu Honorer dan PTT Bakal Demo
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad