jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Junimart Girsang menilai wacana perpanjangan jabatan Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti yang memasuki pensiun pada Juni 2016, tak jelas dasar hukumnya.
"Apa dasar hukumnya? Di mana undang-undang mengatur perpanjangan? Setahu saya, perpanjangan itu bisa dilakukan terhadap para sersan," kata Junimart di gedung DPR Jakarta, Jumat (20/5).
BACA JUGA: Eksekusi Mati Belum Pasti, Ini Alasannya
Kenapa sersan, lanjut politikus PDI Perjuangan itu, karena keahliannya dibutuhkan. Berbeda dengan posisi Kapolri sebagai posisi politik. "Kalau jabatan Kapolri kan jabatan politis, beda sama sersan. Oleh karena jabatan politis, tidak ada hal yang mendesak," jelasnya.
Kemudian, bila dipaksakan perpanjangan, maka yang terjadi adalah banyak jenderal bintang tiga maupun bintang dua yang mandek jenjenjang karirnya.
BACA JUGA: Sepakat! Tersangka Tak Boleh Jadi Calon Kada
"Kalau diperpanjang, tdak terjadi regenerasi. Bisa dibayangkan kalau diperpanjang, maka angkatan yang akan menyusul berhenti di bawah," terangnya.
Karena itu, Wakil Ketua MKD DPR tersebut berharap pensiun sesuai jadwal. Sehingga tidak ada jalan kecuali mencari siapa calon penggantinya untuk diusulkan ke Kompolnas, Presiden dan dimintakan perimbangan DPR. (fat/jpnn)
BACA JUGA: Fadli Zon: Anang Tidak Luar Biasa
BACA ARTIKEL LAINNYA... Revolusi Mental Akan Sukses Jika Dilanjutkan Revolusi Keuangan
Redaktur : Tim Redaksi