jpnn.com - JAKARTA – Massa dari Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera menggelar aksi damai di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (20/5). Aksi damai Gerakan HMS ini juga dihadiri sejumlah tokoh nasional.
Di antaranya ialah Rachmawati Soekarnoputri, Lily Wahid dan Sekjen Asosiasi Pembayar Pajak Indonesia Sasmito Hadinagoro. HM juga besinergi dengan kampus dan organisasi kepemudaan. Antara lain Universitas Bung Karno, LMND, GENTARI, GPII,IMM, FASIS dan SBSI 1992.
BACA JUGA: Fadli Zon: Anang Tidak Luar Biasa
“Gerakan HMS konsisten dan terus berjuang dalam mendukung pemerintahan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan tata kelola pemerintahan yang bersih (clean governance),” terang Sekjen Gerakan HMS Hardjuno Wiwohodi.
Dia mengatakan, gerakan itu sudah didengungkan sejak era Susilo Bambang Yudhoyono. Salah satunya ialah mendorong penuntasan megaskandal keuangan negara di pemerintahan pusat seperti BLBI Gate dengan turunannya berupa pemberian subsidi bunga obligasi rekap pemerintah senilai lebih dari Rp 700 triliun.
BACA JUGA: Putri Bung Karno Desak KPK Tuntaskan Kasus Korupsi Era Megawati
Dia menilai, KPK dan penegak hukum justru terkesan membiarkan kasus itu. Menurutnya, ada pemufakatan gelap. “Megaskandal Bank Century dan proyek triliunan Hambalang yang mangkrak telah disidak oleh Presiden Jokowi. Mestinya, BLBI Gate juga harus mendapat perhatian serius,” imbuhnya.
Dia menilai, kasus BLBI Gate merupakan sumber segala masalah korupsi di Indonesia. Ketidaktegasan penuntasan kasus itu dan turunannya akan membawa Indonesia krisis berkepanjangan.
BACA JUGA: BG Dinilai Lebih Paham Tugas Kapolri
“Kondisi ini ditambah dengan ributnya Gubernur DKI Ahok yang diduga terseret megaskandal reklamasi ratusan triliun dan pembelian tanah RS Sumber Waras Rp 755 miliar yang dalam kenyatannya hanya Rp 350 miliar yang diterima Kartini Mulyadi sebagai wakil pemilik tanah 3,2 hektare,” tuturnya.
Karena itu, Hardjuno berharap agar semua skandal keuangan negara yang menjadi persoalan utama harus diselesaikan secara komprehensif dengan sebuah revoluasi keuangan negara.
“Kami mendesak KPK dengan saksama dalam tempo sesingkat-singkatnya dapat menuntaakan skandal keuangan negara di republik ini. Apalagi, KPK sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia hari ini dengan secepat-cepatnya. Atau lebih baik kita bubarkan KPK bila lembaga antirasuah itu masih tebang pilih dalam menjalankan tugas negara,” tuturnya.
Pendiri Gerakan HMS Sasmito Hadinagoro mengatakan, revolusi mental Jokowi akan sukses jika dilanjutkan dengan revolusi keuangan negara. Hal ini suatu keniscayaan guna selamatkan NKRI.
“Insya Allah, kalau Presiden Jokowi mengimplementasikan revolusi keuangan negara ini pada 2016 ini maka pada 2019 kesempatan Jokowi memimpin NKRI terbuka lebar,” ujarnya. (jos/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Awas, Jangan Sampai Bantuan Jatuh ke ISIS
Redaktur : Tim Redaksi