jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto mewanti-wanti Presiden Jokowi agar memperhatikan manuver para pembantunya terutama yang berkaitan dengan sektor ekonomi.
Darmadi mencontohkan, salah satu kewenangan kementerian ada yang di by pass kementerian tertentu.
BACA JUGA: Tanggapi Isu Kenaikan Harga Pertalite dan LPG, Darmadi DPR: Hindari Bakteri Jahat Kapitalisme
“Banyak persoalan sekarang Kemenko lewat Kemenperin mencabut wewenang Kemendag. Misalnya, lahirnya Permenperin 8/2020 soal tata kelola minyak goreng,” kata politikus PDIP itu kepada wartawan, Rabu (27/4).
Bahkan, lanjut dia, tidak tertutup kemungkinan kewenangan yang dimiliki Kemendag akan terus dipreteli dengan berbagai manuver.
BACA JUGA: Bagikan 2.000 Paket Sembako, Darmadi: Mbak Puan Peduli Wong Cilik
“Ke depan akan lebih banyak lagi rencana Kemenperin lewat Kemenko yang merencanakan pengurangan wewenang Kemendag. Presiden harus jeli memantau ini," tegas Bendahara Megawati Institute itu.
Menurut Darmadi, upaya mempreteli kewenangan yang dimiliki Kemendag cukup mudah untuk di analisa.
BACA JUGA: Inikah Sinyal GP Ansor Mendukung Erick Thohir di Pilpres 2024?
Misalnya, kata dia, hal-hal yang berkaitan dengan persoalan pertimbangan produk secara teknis (Pertek) yang mulai akan diterapkan untuk beberapa produk terutama produk produk elektronik.Kemenperin sedang uji coba terhadap Pertek tersebut.
"Lewat kebijakan pertimbangan teknis yang lagi digarap untuk beberapa puluh produk yang harus lewat pemberian pertek. Kemenperin, dulunya pelaku usaha bisa mengajukan persetujuan impor produk tanpa pertek. Ke depan diduga banyak produk akan disyaratkan Pertek,” ungkapnya.
Darmadi menduga skema pertek yang dikendalikan Kemenperin tak lebih sebagai siasat untuk menciptakan pengaturan berbagai macam produk melalui skema kuota.
“Dengan demikian, ujung-ujungnya pengaturan kuota. Padahal pengaturan kuota hanya akan menciptakan banyak Kolusi,” sindirnya.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari