jpnn.com, JAKARTA - Isu pemerintah yang akan menaikkan harga gas LPG subsidi dan Pertalite mendapat sorotan serius dari kalangan wakil rakyat di Senayan.
Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Darmadi Durianto menilai opsi menaikkan kedua item tersebut sangat tidak relevan dengan konsep atau model ekonomi bangsa ini.
BACA JUGA: Isu Kenaikan Harga BBM dan LPG, Menteri ESDM: Tidak Mungkin Kami Membebani Masyarakat
“Jelas bertolak belakang dengan konsep ekonomi kita yang berbasis Pancasila. Pemerintah harus menghindari bakteri-bakteri jahat kapitalisme,” tegas Darmadi kepada wartawan, Sabtu (16/4/2022).
Darmadi menambahkan jika mengacu pada ketetapan MPR RI Nomor 16/1998 tentang konsep demokrasi ekonomi jelas di situ tersirat dan tersurat bahwa basis ekonomi bangsa ini menitikberatkan pada kemakmuran bersama bukan kemakmuran segelintir elite belaka.
BACA JUGA: Kelompok Mahasiswa Cipayung Plus Gelar Aksi Tolak Kenaikan BBM hingga LPG
Menurut Darmadi, TAP MPR RI Nomor 16 Tahun 1998 Tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi khususnya di Pasal 1 jelas mengamanatkan bahwa tujuan politik ekonomi adalah untuk kemakmuran rakyat sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945.
“Jadi, desain ekonomi kita harus berkiblat ke konstitusi bukan ke model ekonomi kapitalistik,” tegas anggota Komisi VI DPR RI itu.
BACA JUGA: Harga Pertalite Bakal Naik? Begini Tanggapan Pertamina
Menurut Darmadi, jika pemerintah memaksakan kenaikan harga Pertalite dan LPG 3 kg di tengah kondisi daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih hanya akan menambah deretan beban belaka.
"Saya kira kurang relevan jika menaikkan kedua item tersebut di tengah masyarakat yang baru saja recovery dari kondisi ekonomi sebelumnya. Kurang bijak kalau memang betul akan dilakukan,” tegas Bendahara Megawati Institute itu.
Darmadi mengaku khawatir jika isu kenaikan tersebut benar-benar terjadi.
“Rakyat makin terhimpit. Daya beli melemah, pengangguran bisa meningkat, gejolak sosial pasti meningkat," ujar dia.
Semestinya, kata dia, Pemerintah bisa mencari alternatif lain selain menaikkan BBM.
“Subsidi memang perintah konstitusi. Jadi, tidak ada alasan bahwa itu memberatkan keuangan negara. Kenapa ada subsidi? Karena konsep ekonomi gotong royonglah jadi spirit di situ,” kata Darmadi.
Menurut dia, rakyat yang masuk golongan kurang mampu memang sudah seharusnya jadi tanggung jawab negara.
“Itulah konsep berkeadilan. Yang lemah harus dilindungi (Survival of the Weakest)," jelasnya.
Sekali lagi, kata dia, mengurangi subsidi yang merupakan hak konstitusional rakyat bisa mendegradasi wibawa pemerintah itu sendiri.
Dia menyebut peran negara berkuran jika terus-menerus menurunkan subsidi kepada rakyat terutama untuk produk-produk yang menguasai hajat hidup orang banyak.
Darmadi mengatakan negara semestinya mengurangi praktik ekonomi kapitalis bukan mengurangi subsidi untuk rakyat.
“Saat ini pertalite dan gas adalah barang kebutuhan pokok rakyat," tegas Legislator dari dapil DKI Jakarta III meliputi Jakarta Barat, Utara dan Kepulauan Seribu itu.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari