jpnn.com, JAKARTA - Kepuasan masyarakat terhadap pemerintah meningkat. Hal itu tergambar dari hasil survei Litbang Kompas terbaru.
Indeks kepuasan terhadap pemerintah itu meningkat dari 45,3 persen menjadi 49 persen.
BACA JUGA: Tersangka Pelecehan di Tambora Bukan Anggota Polri, Ini Fakta Sebenarnya
Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menyebutkan meski bertubi-tubi kejadian menghempas Polri yang telah merontokkan citra Korps Bhayangkara itu.
"Badai yang menggulung tidak membuat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan jajaran terhempas. Kesigapan mereka membaca, dan mengembalikan semua kasus pada rel hukum yang transparan dan akuntabel memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri," kata Said Abdullah dalam keterangannya, Selasa (22/2).
BACA JUGA: Warga Hilang Diterkam Buaya di Siak, Aparat Gabungan TNI dan Polri Bergerak
Dia menyebutkan Kapolri dan jajaran sigap berbenah ke dalam dan melakukan reformasi birokrasi di tubuh Polri secara berkelanjutan dalam menjawab berbagai tantangan baru.
"Buah dari kerja reformasi di tubuh Polri dalam memberikan pelayanan publik di ganjar segenap penghargaan oleh Kementerian Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi," jelasnya.
BACA JUGA: PSSI Gandeng Polri untuk Kartu Merah Mafia Bola, Mungkinkah?
Said mengapresiasi segala upaya yang dilakukan oleh Kapolri dan jajarannya.
Walakin, dia memiliki beberapa catatan agar Polri lebih baik.
Pertama, menyempurnakan sistem pembinaan personal Polri sebagai upaya preventif untuk mengurangi berbagai tindakan indisipliner dari para personal kepolisian di seluruh tanah air.
"Kapolri perlu memastikan tidak ada lagi polisi yang menjadi backing peredaran narkoba, perjudian, prostitus, dan perdagangan manusia," jelasnya.
Dia menilai praktik ini sudah merusak generasi muda, bahkan menjalar hingga ke desa-desa.
"Kami juga mengapresiasi langkah Kapolri menyeret Teddy Minahasa, jenderal bintang dua, jabatannya sangat strategis, tetap dibawa ke meja hijau karena terduga terlibat jual beli barang bukti narkoba," ujarnya.
Poin kedua, lanjut politikus PDIP itu Kapolri perlu memastikan sistem pengawasan berjalan aktif ke semua satuan kerja hingga para personelnya.
"Dalam setiap kunjungan ke daerah, saya masih sering jumpai satuan polisi wilayah terkesan mencari-cari persoalan dengan melakukan ancaman proses hukum terhadap berbagai pihak, baik ke pelaku usaha di daerah, bahkan jajaran eksekutif dan legislatif di daerah," katanya.
Dia menjelaskan perilaku itu tidak mencerminkan akuntabilitas penegakan hukum, tetapi menjadikan kewenangan yang dimilikinya sebagai alat untuk menakut nakuti.
"Tindakan polisi kewilayahan ini membuat para penyelenggara di daerah dan desa takut berkreasi dan berinovasi. pelaku ekonomi di daerah juga sulit berkembang," tuturnya.
Said juga menegaskan penghargaan yang diberikan oleh Kemenpan RB itu tidak boleh membuat Polri berpuas diri.
"Seluruh jajaran kepolisian mulai Polsek, Polres, Polda hingga Mabes Polri harus terus melakukan inovasi dan berkreasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Agenda ini harus terus ditumbuh kembangkan, dan dirawat agar kepercayaan publik terhadap Polri terus membaik," pungkas Said.(mcr8/jpnn)
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Kenny Kurnia Putra