jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI, Itet Triadjajati Sumarijanto menyoroti sejumlah persoalan sosial yang mengemuka saat ini. Di antaranya persoalan kekerasan seksual. Selain itu, kekerasan terhadap perempuan dan anak. Juga persoalan intoleransi beragama dan masalah penanganan bencana alam.
Politikus PDIP ini menyampaikan hal tersebut saat Rapat Kerja dengan mitra Komisi VIII DPR RI. Yaitu Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Alam (BNPB).
BACA JUGA: Sebelum Mudik, PNS Wajib Baca Nih
Rapat kerja yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII DPR Deding Isak, Jumat (24/6) membahas tentang Penyesuaian/Perubahan Alokasi Anggaran RAPBN Perubahan Tahun 2016.
Menurut Itet, setiap kementerian dan lembaga harus serius dalam menuntaskan berbagai persoalan sosial bangsa saat ini.
Dia mengatakan Kementerian Agama sebagai garda terdepan dalam merawat toleransi beragama.
BACA JUGA: Anak Buah Megawati: Relawan Ahok Punya Ideologi Gak?
"Pak Menteri (Lukman Hakim Saifuddin, red) harus menuntaskan intoleransi beragama, khususnya dalam tubuh kementerian agama sendiri. Jangan sampai di internal kementerian agama masih ada bawahannya yang mempersoalkan keberagaman saat ini, bagaimana mau ngurus intoleransi di masyarakat,” kata Itet.
Itet juga menyoroti Kementerian Sosial. Ia menilai masih memiliki pekerjaan rumah (PR) dalam meminimalisasi kesenjangan sosial di masyarakat.
BACA JUGA: Sandiaga Uno: Habibie, Sosok Inspiratif
Kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Itet mengingatkan agar tidak lupa pada persoalan kekerasan dan kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak.
"Ibu menteri (Yohana Yambise, red) jangan lupa kasus kekerasan/kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak yang kian hari semakin meningkat,” katanya.
Pada kesempatan itu, Itet mengungkapkan bahwa ia keberatan soal nomenklatur pemberdayaan perempuan. Artinya kementerian yang ibu pimpin hanya memberdayakan perempuan, dan lemah dalam melindungi perempuan.
“Mestinya nama kementerian PPPA harus menambahkan perlindungan, jadinya Kementerian Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak,” ucap Itet.
Ia juga meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk melakukan tindakan agar mencegah korban bencana. “Tidak sekadar mengnanggulangi bencana yang terjadi, tetapi harus ada tindakan pencegahan agar dapat mencegah berbagai bencana alam yang akan terjadi,” kata politikus PDIP asal daerah pemilihan Lampung II ini.(fri/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Keren, 6 Tahun Apple Ungguli Google & Microsoft
Redaktur : Tim Redaksi