jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon menilai TNI dan pemerintah sudah maksimal dalam menjaga pengamanan perairan laut dan batas-batas wilayah negara. Tapi penyanderaan pelaut Indonesia terjadi di luar perairan laut Indonesia dan berulang. Hal ini memang sebuah kenyataan sulit yang harus diterima Indonesia.
"Ini penyanderaan terjadi di luar laut Indonesia. Kita tentu melihat TNI dan pemerintah sudah mencoba untuk memperbaiki, menjaga perairan kita dan batas wilayah di sekitar Filipina, tapi ini lagi-lagi terjadi. Ini sulit memang," kata Effendi, di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Senin (27/6).
BACA JUGA: Horeee... Bu Khofifah Mulai Cairkan Dana PKH Nontunai
Satu-satunya cara yang bisa ditempuh oleh Indonesia ke depan, ujar politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini adalah membuat terobosan dengan cara Indonesia bisa ikut di dalam "patroli" di wilayah laut Filipina.
Tapi ini juga akan ada kendala tertentu. Karena di sisi lain, Effendi melihat ada motivasi untuk mendapatkan uang bagi pelaku penyanderaan itu.
BACA JUGA: Apa Sih Dasar KPK Mentahkan Audit BPK soal Sumber Wars?
"Ini bisa jadi preseden buruk, karena proses pembebasan sandera terdahulu sampai sekarang publik tidak tahu persis dengan cara apa pembebasannya? Ini kan tidak ada yang jelas dari pemerintah," ujarnya.
Sampai saat ini, kata anggota DPR dari daerah pemilihan DKI Jakarta ini, publik hanya menduga-duga bahwa ada peran yang memang sangat kuat dari TNI untuk melakukan pembebasan.
BACA JUGA: Jenderal Gatot Pastikan Ada Dua Kelompok Penyandera Tujuh WNI
"Tapi itu juga dibarengi dengan isu ada bayar tebusan, apakah berupa uang tunai atau barang. Ini mungkin bisa jadi pemicu bagi kelompok-kelompok yang ada di wilayah Filipina Selatan itu untuk mengulangi dan melihat ini titik lemah untuk dijadikan sumber dana operasi mereka," ungkap dia.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Fahri Hamzah: Paham Ultranasionalis Marak, Mau Bukti?
Redaktur : Tim Redaksi