jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Johan Rosihan melakukan interupsi pada Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda pembukaan masa persidangan III tahun sidang 2021-2022 pada Selasa (11/1).
Pada kesempatan tersebut, Johan Rosihan menyuarakan aspirasi masyarakat yang kehidupannya makin sulit akibat harga pangan yang terus mencekik.
BACA JUGA: Harga Kebutuhan Pokok Melonjak, Ada Kartel Bahan Pangan?
Menurut Johan, harga komoditas pangan yang terus naik telah memberi beban ekonomi setiap rumah tangga di masa masa pandemi ini.
Politikus PKS ini mengingatkan pemerintah jangan main-main tentang urusan pangan. Pasalnya, hal ini menyangkut urusan hidup mati rakyat.
BACA JUGA: Update Harga Pangan Terbaru, Turun atau Naik?
Menurut Johan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, pemerintah wajib menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok dan melakukan distribusi pangan untuk mewujudkan kecukupan pangan yang aman dan bergizi bagi seluruh masyarakat.
“Atas amanat undang-undang ini, seharusnya pemerintah menjadikan sektor pangan sebagai prioritas utama dalam pelayanan kepada masyarakat tetapi selama ini persoalan pangan terutama meroketnya harga komoditas pangan malah terus terjadi setiap tahun,” ujar Johan
Johan menyebut meroketnya harga komoditas pangan sebagai kado pahit tahun baru 2022 bagi kehidupan seluruh masyarakat Indonesia.
Oleh karena itu, dirinya selaku anggota FPKS DPR RI mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan persoalan harga pangan dan segala aspek yang berhubungan dengan sektor pangan agar dikelola secara lebih baik, lebih sistematis dan selalu berpihak pada kepentingan petani dan seluruh rakyat, ujar Johan.
Legislator Senayan ini mengusulkan kepada pimpinan sidang paripurna agar segala kewenangan yang dimiliki DPR RI supaya ada porsi anggaran untuk stabilisasi harga pangan dalam kerja besar penanganan pandemi Covid-19 saat ini.
Menurut Johan, hal ini penting dilakukan karena “vaksin” terbaik bagi rakyat adalah pangan yang murah, cukup, terjangkau dan bergizi demi kehidupan rakyat yang lebih berkualitas.
Anggota Komisi IV yang membidangi Pertanian dan pangan ini, mengingatkan pemerintah agar jangan hanya memperhatikan kepentingan bisnis atau perdagangan komoditas pangan secara bebas tanpa keberpihakan negara terhadap kondisi pangan nasional.
“Janganlah kelola urusan pangan ini dengan paradigma bisnis atau perdagangan semata karena negara harus hadir menjaga kecukupan pangan dan harga yang stabil bagi seluruh rakyat Indonesia,” imbuh Johan.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich