jpnn.com - JAKARTA - Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Sidiq mengatakan memang ada satu unit kerja di BIN yang membidangi persoalan media masa untuk melakukan analisis isi terhadap semua pemberitaan media.
"Memang ada unit analisis isi media massa di BIN dan itu sifatnya resmi. Hasil kerja unit itu disampaikan sebagai laporan dan rekomendasi kepada Kepala BIN dan Presiden," kata Mahfudz Sidiq di Jakarta, Kamis (8/1).
BACA JUGA: Waktunya Amien Rais Legowo, Dukung Hatta Kembali Pimpin PAN
Jadi menurutnya, sistem yang sudah ada itu saja yang dimanfaatkan dan dikelola secara baik oleh presiden.
"Tapi catatan pentingnya, semua analisis dan rekomendasi dari intelejen itu jangan dijadikan instrumen untuk mengekang kemerdekaan dan demokratisasi pers," ujar Mahfudz.
BACA JUGA: Ini Alasan Islah Golkar Berpeluang Besar Terwujud
Jangan sampai kata dia, presiden menggunakan intelejen untuk mengekang kebebasan pers atau memberangus pers. "Saya sendiri tidak tahu pesan politik apa yang ingin disampaikan Jokowi dengan pernyataannya itu. Kita lihat saja nanti," tutur Wasekjen PKS itu.
Lebih lanjut, dia menyatakan seseorang yang memiliki popularitas tinggi seperti Jokowi wajar-wajar saja diberitakan. Namun, Presiden populer bisa mengarah pada dua kemungkinan yaitu mendorong demokrasi karena itu nafas kekuatan populer atau bisa juga dia terjebak menjadi pemimpin yang otoriter. Pemimpin otoriter kata Mahfudz, biasanya terlalu khawatir popularitasnya terganggu jika ada yang mengkritik.
BACA JUGA: PDIP Dituntut Lebih Berani Melakukan Kaderisasi
"Karena ada dua kemungkinan itu makanya saya katakan, kalau digunakan untuk analisis media massa wajar saja, tapi jangan sampai untuk mengekang kebebasan pers dan demokrasi media," sarannya.
Lagipula menurut Mahfudz, saat ini media sudah terpolarisasi menjadi pendukung seluruh kebijakan pemerintahan dan media yang terus-menerus mengkritik kebijakan pemerintah. "Itu biasa saja," imbuhnya.
Terakhir dia mengingatkan Jokowi kalau memang memerlukan keseimbangan pemberitaan media, maka biarkan saja media-media yang ada yang sudah terpolarisasi itu yang melakukannya sendiri. Pemerintah jangan ikut campur mencoba menyeimbangkan dengan persepsinya sendiri.
"Kalau diperlukan keseimbangan biar media itu sendiri, jangan pemerintah mengintervensi untuk menciptakan keseimbangan menurut persepsi pemerintah," pungkasnya.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Ingatkan Jonan Awasi Asuransi Korban AirAsia
Redaktur : Tim Redaksi