jpnn.com, JAKARTA - Komisi IV DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) di DPR Senayan, Jakarta, Senin (30/8/2021).
RDP tersebut membahas Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021, Rencana Kerja Tahun 2022, Ketersediaan Stok Pangan.
BACA JUGA: Buwas Sebut Stok Beras Nasional Mencapai 1,16 Juta Ton, Perlu Impor?
Legislator PKS drh. Slamet mencecar kepada Buwas soal impor beras khusus yang dilakukan pemerintah.
Slamet menilai importasi beras sangat merugikan rakyat kecil terutama petani. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) adanya impor beras khusus sebanyak 416.000 ton dengan nilai USD18,5 juta per Juli 2021.
BACA JUGA: Pemerintah Berjanji Tidak Akan Impor Beras dan Tidak Menaikkan PPN Beras, Akmal: Kami Catat!
Menurut Slamet, pemerintah mengelak adanya importasi beras. Dalam RDP Slamet menanyakan status kementerian perdagangan apakah tidak termasuk bagian dari pemerintahan presiden Jokowi.
“Saya menanyakan kepada Pak Buwas kalau beras khusus itu legal apa ilegal? Legal pak, jawab Dirut Bulog Budi Waseso. Apakah Kemendag itu bukan menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi?” tegas Slamet.
BACA JUGA: TNI AL Lantamal XIII Gelar Vaksinasi di Perbatasan RI-Malaysia
Presiden Jokowi memastikan bahwa di tahun 2021 ini tidak ada impor beras, namun datanya menunjukkan adanya impor beras.
"Jangan sampai pemerintah ini hanya memilah-milah data yang faktanya ada impor tapi dikatakan tidak ada impor, saya sampaikan di meja yang terhormat ini agar datanya clear," imbuhnya.
Mau disebut apa saja, kata Slamet beras yang sudah masuk ke wilayah Indonesia secara legal, itu artinya beras impor. “Jangan sampai pemerintah mengingkari janjinya soal impor beras,” kata beras.(jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich