Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengaku pesimis Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa memenuhi janji untuk menstabilkan minyak goreng paling lama dua pekan sejak Sabtu (21/5).
Sebab, Mulyanto merasa pemerintah tidak membuat kebijakan yang jelas dalam menstabilkan harga minyak goreng setelah Jokowi mencabut larangan ekspor CPO dan turunannya.
BACA JUGA: Mulyanto PKS Sebut Jokowi Sedang PHP soal Harga Minyak Goreng
"Dapat dikatakan sulit terwujud (janji Jokowi, red, karena tidak jelas intervensi kebijakan yang dilakukan setelah pencabutan larangan ekspor CPO tersebut," kata legislator Fraksi PKS itu melalui keterangan persnya, Senin (23/5).
Toh, kata Mulyanto, publik sudah paham bahwa pemerintah era Jokowi tidak berdaya berhadapan dengan mafia minyak goreng.
BACA JUGA: Jokowi Sebut Larangan Ekspor Bikin Harga Minyak Goreng Turun, Kok, di Pasar Sebegini
"Terlebih, terindikasi mereka yang disangkakan turut menyimpangkan kebijakan minyak, seperti Lin Che Wei adalah oknum swasta yang terkait dengan lingkar dalam kekuasaan. Tidak mungkinlah jeruk makan jeruk," ungkap legislator Daerah Pemilihan III Banten itu.
Menurut Mulyanto, pemerintah era Jokowi hanya sekadar mengimbau para produsen untuk memproduksi minyak goreng sesuai komitmen tanpa kebijakan tegas.
BACA JUGA: Hasil Survei LSI: Masyarakat Masih Sulit Mendapatkan Minyak Goreng
"Tidak nampak tindakan tegas yang berarti," kata dia.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan sudah menemukan kunci agar harga minyak goreng stabil. Dia meyakini dalam satu hingga dua pekan ke depan harga komoditas itu Rp 14 ribu per liter.
"Dalam satu atau dua pekan insyallah yang namanya minyak goreng curah akan berada di harga Rp 14 ribu," ucap Presiden Jokowi acara Rakernas V organisasi relawan Projo, di Jawa Tengah, Sabtu, yang disaksikan secara virtual di Jakarta. (ast/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Aristo Setiawan