jpnn.com - JAKARTA - Ketua Komisi I DPR RI Mahfuz Sidik minta pemerintahan Joko Widodo mewaspadai agenda di balik International People's Tribunal (IPT). Pemerintah ujar Mahfuz, juga diminta mencermati rencana sejumlah aktivis bersama elemen keluarga eks PKI menggelar pengadilan rakyat atas peristiwa 1965.
"Sangat kuat aroma adanya agenda dibelakangnya. Ini akan menjadi pintu masuk bagi gugatan hukum internasional terhadap dugaan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia," kata Mahfuz Sidik, Jumat (13/11).
BACA JUGA: Komandan Seskoal Terima KSAL China
Jika Indonesia ingin melangkah mantap ke depan, memang harus ada bagian sejarah masa lalu yang semestinya sudah ditutup rapat. "Kalau dibiarkan terbuka terus, bisa dipastikan agenda ini jadi pintu masuk untuk menciptakan distabilitas politik dan mendekonstruksi institusi TNI," tegasnya.
Karena itu ujarnya, semua pihak semestinya punya sikap pandang sama tentang sejarah Indonesia dan juga terhadap reformasi TNI yang sudah berjalan baik. "Ketika kekuatan asing sudah mampu mengontrol elemen-elemen masyarakat sipil, masyarakat politik juga semakin terdelegitimasi di era demokrasi liberal, dan elemen-elemen masyarakat ekonomi makin terkooptasi oleh sistem kapitalis dunia, maka yang tersisa adalah institusi TNI," tegas politikus PKS ini.
BACA JUGA: Pemuda Pancasila Harus Siap Hadapi Tantangan
Rencana pengadilan rakyat internasional imbuhnya, harus dibaca dalam alur skenario yang tersusun dengan target tertentu. "Saya tidak habis pikir keterlibatan sejumlah pengacara Indonesia yang juga para tokoh masyarakat sipil dalam agenda ini. Pemerintahan Jokowi jangan pernah bermain api dalam isu kasus 1965 karena ini hanya pembuka tutup botol saja," pungkasnya.(fas/jpnn)
BACA JUGA: Polri Sudah Deteksi Lokasi Gembong Teroris Paling Dicari di Indonesia
BACA ARTIKEL LAINNYA... Nama-nama Ini Lolos Seleksi Awal Calon Anggota Ombudsman RI
Redaktur : Tim Redaksi