jpnn.com - JAKARTA - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Sukamta mengaku kaget tiba-tiba kurs rupiah pada penutupan perdagangan Selasa (13/10) turun terendah di Asia.
Rupiah menurut Sukamta, terdepresiasi 1,72 persen atau 230 poin ke level Rp13.638 per dolar Amerika Serikat (AS). Bahkan, sepanjang Selasa (13/10), rupiah bergerak pada level terendah Rp13.667 per dolar AS dan terkuat Rp13.471 per dolar AS.
BACA JUGA: Peringatan Serius untuk Jokowi, Ini Utang Luar Negeri RI
"Kekhawatiran saya terbukti, rupiah yang tiba-tiba meningkat signifikan dalam satu pekan terakhir tiba-tiba tersungkur paling rendah di Asia," kata Sukamta, Rabu (14/10).
Hal ini terjadi karena pemerintah terlena, pemerintah terlalu over confident dengan kebijakan ekonominya. Padahal lanjutnya, ada faktor ketidakpastian global yang masih memengaruhi Indonesia.
BACA JUGA: Anak Buah Prabowo Anggap Paket Kebijakan Ekonomi Bikin Bingung
"Misalnya rilis data ekonomi Tiongkok serta kebijakan The Fed yang memengaruhi Asia dan problem strategis lainnya yang belum bisa diatasi dengan efektif oleh paket kebijakan ekonomi yang telah diluncurkan seperti peningkatan gelombang PHK, kemiskinan baru dan daya beli masyarakat yang semakin tergerus," katanya.
Sukamta menjelaskan, penguatan rupiah pada sepekan terakhir lebih dipicu efek kebijakan Bank Central AS The Fed yang menahan tingkat suku bunganya. Jadi bukan semata-mata paket kebijakan ekonomi pemerintah.
BACA JUGA: Hingga September, Pemerintah Sudah Bangun 600 Ribu Rumah
"Saya ingatkan pemerintah bahwa fakta anjloknya rupiah pada penutupan perdagangan Selasa (13/10) di angka 13.667 rupiah per dolar AS akan kembali menekan industri dalam negeri dan menimbulkan gelombang PHK, apalagi jika tidak diantisipasi maka bisa menembus 14.000 rupiah per dolar AS lebih besar lagi di dalam negeri," ujarnya.
Karena itu, Sekretaris Fraksi PKS DPR ini minta pemerintah tidak boleh abai dan harus melakukan diplomasi ekonomi yang pro aktif untuk menguatkan digdaya rupiah di depan pasar dunia.
"Ini penting untuk mengantisipasi ketidakpastian global yang terjadi. RUU JPSK juga harus didorong untuk segera diselesaikan disertai kebijakan yang populis kepada masyarakat kecil yang terdampak krisis," ujar lulusan S3 Salford University, Inggris ini. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kejar Omzet, Penjual Batik Pekalongan Ini Tetap Kasih Diskon
Redaktur : Tim Redaksi