jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPPP KS Aboe Bakar Al Habsy menilai pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 perlu banyak dievaluasi. Aboe menemukan banyak catatan penting dalam pemilu kali ini.
Misalnya, kekurangan surat suara yang terjadi di Palembang, Pasuruan, Jember. Kosongnya suara Pilpres di 84 tempat pemungutan (TPS) di Purwakarta.
BACA JUGA: Petugas KPPS Banyak yang Meninggal, Pemilu Harus Dibuat Lebih Sederhana
“Ini hanya sebagian contoh mengenai buruknya managemen pengelolaan logistik pemilu. Belum lagi banyaknya kotak suara yang tidak dilengkapi dengan gembok, juga harus menjadi bahan evaluasi,” katanya, Selasa (23/4).
Selain itu, lanjut Aboe, persoalan kecurangan pemilu 2019 juga perlu mendapat sorotan. Misalnya, dia mencontohkan persoalan surat suara untuk pilpres yang sudah tercoblos, maupun adanya rekomendasi hitung ulang di semua TPS diSurabaya oleh Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu.
BACA JUGA: Honor KPPS Cuma Rp 500 Ribu, Astaga! Masih Ada yang Belum Terima
BACA JUGA: Brimob dari Daerah Masuk Jakarta, Begini Penjelasan Moeldoko
“Padahal di Surabaya ada 8.146 TPS, yang artinya ini bukan persoalan sepele,” ungkap anggota Komisi III DPR yang membidang hukum dan keamanan, itu.
BACA JUGA: Jokowi Ikut Berduka Atas Meninggalnya Pejuang Demokrasi Selama Pemilu Serentak 2019
Aboe menilai penyelenggaraan pileg dan pilpres yang bersamaan juga perlu dievaluasi. Pertama, hal ini menurunkan kualitas demokrasi. Karena Pemilu terlalu rumit, sehingga masyarakat kesulitas saat harus menyalurkan suara.
“Sistemnya harus disederhanakan sehingga masyarakat akan dapat menyalurkan aspirasi dengan mudah,” katanya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ada Riak - Riak Kecil, Jokowi Ingatkan TNI - Polri Jaga Keamanan Usai Pilpres
Redaktur & Reporter : Boy