jpnn.com, BERAU - Wakil Ketua DPRD Berau, Kaltara, H Saga mengimbau seluruh honorer K2 yang bertugas di daerah tersebut tidak ikut-ikutan menggelar aksi unjuk rasa.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) beralasan, beberapa kali aksi yang digelar oleh para honorer, juga tidak membuahkan hasil.
BACA JUGA: Honorer K2 Hanya 14 Kursi
“Kami harap honorer di Berau tidak ikut-ikutan, apalagi tenaga honorer ini kan digaji oleh daerah, sebaiknya bersabar dulu, biarlah yang di pusat melakukan aksi, kita jangan,” ujarnya kepada Berau Post (Jawa Pos Group).
Saga menjelaskan, imbauannya melarang ikut pada aksi tersebut bukan tidak mendukung upaya peningkatan kesejahteraan para honorer, melainkan untuk kepentingan orang banyak, khususnya anak-anak Berau yang ada di pesisir maupun pedalaman.
BACA JUGA: Pak Menteri Sebut Ada Solusi selain PPPK untuk Honorer K2
Karena diakuinya, tidak sedikit tenaga pengajar pada sekolah-sekolah di Bumi Batiwakkal –sebutan Kabupaten Berau- masih memanfaatkan pengajar yang berstatus honorer. “Kalau kita ikut dan belum ada kejelasan juga, yang korbannya kan masyarakat kita,” katanya.
Apalagi, Pemerintah Kabupaten Berau terus berupaya membantu meningkatkan kesejahteraan seluruh honorer yang menjadi tanggung jawab daerah dengan memberikan gaji yang cukup tinggi. Termasuk honorer provinsi yang bertugas di Berau, yang diberi tambahan honor Rp 500 ribu per orang per bulannya.
BACA JUGA: Ini Persyaratan Pelamar CPNS Formasi Khusus, juga Honorer K2
BACAJUGA: Pak Menteri Sebut Ada Solusi selain PPPK untuk Honorer K2
“Walaupun tidak diangkat jadi PNS, yang penting mereka masih diangkat untuk mengajar. Untuk kesejahteraan mungkin ada ketentuan lain yang bisa disamakan dengan PNS, kecuali biaya pensiunannya,” lanjut Saga. (sam/udi)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Honorer K2 Tolak Rekrutmen CPNS 2018, Bima: Gak Ngaruh tuh
Redaktur & Reporter : Soetomo