JAKARTA - Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Epiyardi Asda menyatakan mendukung pernyataan Anggota DPR Azwir Dainy Tara yang meminta Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo segera mencopot Brigadir Jenderal Polisi Wahyu Indra Pramugari dari jabatannya sebagai Kapolda Sumbar
"Jadi saya sependapat dengan Pak Azwir Dainy Tara, agar Kapolri mencopot Kapolda Sumbar Wahyu Indra Pramugari dan Kapolres yang diduga kuat jadi backing pengusaha tambang dalam mengambil tanah ulayat masyarakat di Sumbar," kata Epyardi Asda, usai rapat gabungan anggota DPR dan DPD asal Sumbar, dipimpin Ketua DPD, Irman Gusman, di gedung Nusantara III, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (4/3).
Selain dicopot lanjutnya, pihaknya juga mendorong agar penegak hukum memroses secara hukum pihak-pihak terkait yang diduga ikut membackingi para pengusaha tambang mengambil paksa tanah ulayat. "Jadi, tidak sebatas dicopot, mereka itu harus diproses secara hukum melalui pengadilan," tegasnya.
Menurut Epi, tidak mungkin pengusaha memiliki kekuatan yang besar dalam menguasai lahan ulayat tanpa aparat kepolisian dan aparat pemda setempat di Sumbar di belakangnya.
Selain itu, anggota Komisi VII DPR itu juga mengungkap adanya laporan masyarakat dari Solok Selatan yang menyebut adanya praktik prostitusi di dalam kawasan tambang yang juga dibackingi oleh aparat kepolisian. "Dalam laporan masyarakat itu disebutkan "ayam-ayamnya impor semua karena didatangkan dari Vietnam," tegas Epiyardi Asda. (fas/jpnn)
"Jadi saya sependapat dengan Pak Azwir Dainy Tara, agar Kapolri mencopot Kapolda Sumbar Wahyu Indra Pramugari dan Kapolres yang diduga kuat jadi backing pengusaha tambang dalam mengambil tanah ulayat masyarakat di Sumbar," kata Epyardi Asda, usai rapat gabungan anggota DPR dan DPD asal Sumbar, dipimpin Ketua DPD, Irman Gusman, di gedung Nusantara III, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (4/3).
Selain dicopot lanjutnya, pihaknya juga mendorong agar penegak hukum memroses secara hukum pihak-pihak terkait yang diduga ikut membackingi para pengusaha tambang mengambil paksa tanah ulayat. "Jadi, tidak sebatas dicopot, mereka itu harus diproses secara hukum melalui pengadilan," tegasnya.
Menurut Epi, tidak mungkin pengusaha memiliki kekuatan yang besar dalam menguasai lahan ulayat tanpa aparat kepolisian dan aparat pemda setempat di Sumbar di belakangnya.
Selain itu, anggota Komisi VII DPR itu juga mengungkap adanya laporan masyarakat dari Solok Selatan yang menyebut adanya praktik prostitusi di dalam kawasan tambang yang juga dibackingi oleh aparat kepolisian. "Dalam laporan masyarakat itu disebutkan "ayam-ayamnya impor semua karena didatangkan dari Vietnam," tegas Epiyardi Asda. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Rekonsiliasi Diyakini Solusi Benahi Papua
Redaktur : Tim Redaksi