JAKARTA – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Laode Ida menilai gerakan politisi partai politik yang sibuk menjajaki kemungkinan koalisi telah mengabaikan posisi daerah-daerah sebagai basis mengelola keindonesiaan.
“Pada hakekatnya, Indonesia tidak didirikan oleh partai politik, tapi, didirikan elemen dari berbagai daerahHakekat inilah yang telah dilupakan oleh elit partai politik dalam menyusun koalisi,” ujar Laode Ida di DPD, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (28/4).
Jika membiarkan partai-partai yang mengelola keindonesiaan, lanjutnya, negara dan bangsa ini tidak akan bergerak ke arah perbaikan, tetapi ke era kehancuran
BACA JUGA: Cita-cita, Bikin Statiun Pintar KA
“Karena libodo kekuasaan mereka yang kuat sebagai politisi, nilai-nilai kebangsaan cenderung dihilangkan,” tegas Laode Ida, yang juga pengarah Poros Daerah bertujuan mempercepat pembangunan dan kemajuan daerah untuk kesejahteraan seluruh rakyat, khususnya di daerah tertinggal.Ditegaskan Laode, Pernyataan Poros Daerah, tidak ditujukan untuk mendukung pasangan calon presiden/wakil presiden yang diusung partai tertentu
“Yang terpenting, pasangan calon presiden/wakil presiden berkomitmen untuk memperjuangkan kepentingan daerah-daerah serta memperkuat sistem presidensiil dan sistem bikameral,” imbuhnya.
Gerakan politisi partai-partai tidak mengindikasikan perhatian terhadap pembangunan dan kemajuan daerah-daerah sesuai dengan prinsip pemerataan antar-wilayah
BACA JUGA: Rumah Pintar di Kereta Api
“Tidak terdapat korelasi antara pembangunan politik dengan pembangunan dan kemajuan daerah-daerahGerakan politisi partai-partai tersebut sangat pragmatis
BACA JUGA: Djoko Kendil Bawa SBY Susuri Priok-Senen
Sebelum Pemilu DPR/DPD/DPRD, kampanye partai-partai berdasarkan platform dan program yang berbeda-bedaTetapi setelahnya dan sebelum Pemilu Presiden/Wakil Presiden, koalisi bukan berdasarkan kesamaan platform dan program, ujarnya.Seharusnya, slogan “Daerah Maju, Indonesia Maju” menjadi visi Indonesia untuk periode 2009-2014 yang menjadikan daerah-daerah sebagai basis mengelola keindonesiaan, pembangunan yang memperhatikan potensi lokal, serta kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi dan kelompok.
Saat menyampaikan pernyataan itu, Laode didampingi antara lain AR Maklin (mantan Sesmenneg Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia/PPKTI), Abdul Karim DL (mantan Sekjen PB Alkhairaat), Julius Bobo (mantan anggota DPR), dan Sugeng Budiharsono (mantan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Nusa Bangsa/UNB).
Poros Daerah di deklarasikan di Jakarta, 15 April 2009Tujuannya, mempercepat pembangunan dan kemajuan daerah-daerah untuk kesejahteraan seluruh rakyat, khususnya di daerah tertinggal(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Siapkan Dana Rp 38 M Tangani Flu Babi
Redaktur : Tim Redaksi