jpnn.com, JAKARTA - Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDem) memprotes keras sistem yang dibangun Presiden Joko Widodo dalam penentuan rektor di universitas negeri.
Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk politisasi kampus yang buruk.
BACA JUGA: Ada Perintah Guru Honorer Lanjutkan Mogok Mengajar
"Prodem menolak Rektor dipilih Presiden," kata Ketua Majelis Jaringan Aktivis Prodem Syafti Hidayat dalam keterangan tertulisnya seperti yang dilansir RMOL (Jawa Pos Group), Minggu (16/9).
Menurut Syafti, politisasi kampus yang vulgar seperti ini harus ditolak. Sebab, bibit diktator yang akan memicu amarah mahasiswa.
BACA JUGA: Beasiswa Ngadat, Mahasiswa Berprestasi Banyak Utang
"Yang akan merusak nilai nilai pranata pendidikan secara nasional. Sehingga kampus sebagai intelektual yang melahirkan akademisi akan kehilangan moral kecerdasannya," tandas Syafti.
Syafti juga menyatakan, kebijakan Jokowi ihwal Rektor, tidak saja menggambarkan kepanikan takut akan kehilangan kekuasaan, tetapi juga memberangus nilai-nilai demokrasi yang lebih buruk dari masa orde baru.
BACA JUGA: DPR: Ada Sekolah Negeri Guru PNS Hanya 1, Lainnya Honorer
"Akibat terburuknya adalah akan lahir generasi pragmatisme. Akhirnya kampus menjadi pabrik robot robot patuh kepada industri kekuasaan," kata Syafti. (rmol/jto/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anang: Guru Honorer Mogok Ngajar, Tamparan Buat Pemerintah
Redaktur : Tim Redaksi