“Ini kebijakan yang menggampangkan persoalan dan tidak akan menyelesaikan masalah. Kalau itu diterapkan, yang terjadi justru menimbulkan masalah baru lagi. Melihat rencana itu, sepertinya Jokowi mulai panik," kata Bambang Soesatyo, di Jakarta, Rabu (19/12).
Politisi Partai Golkar itu mempertanyakan langkah membatasi pengguna kendaraan pribadi yang jumlahnya jutaan unit dengan hanya menambah 100 bus gandeng. Menurut Bambang, kendaraan umum yang ada sekarang di Jakarta jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan transportasi warga.
Bambang menyebutkan, kebijakan seperti itu bisa diterapkan di Bogota, Kolombia dan di Roma, Italia. Pemerintah di kedua kota itu, sebut Bambang, didahului dengan membenahi sarana transportasi umum.
"Sementara Jokowi menerapkan kebijakan itu tanpa melakukan apapun. Jadi benahi dulu transporatasi umum sehingga layak digunakan manusia. Kalau sudah dibenahi baru kita bicara mengenai pembatasan. Lha, ini belum melakukan apa-apa tapi sudah menghukum masyarakat Jakarta dengan kebijakannya,” tegas Bambang.
Kondisi sekarang menurut Bambang tidak satu pun warga DKI dengan senang hati kalau ke luar rumah dengan mobil karena kondisi jalan yang macet. ”Orang ke luar rumah itu untuk kegiatan yang penting, jarang sekali yang hanya sekedar untuk iseng ke luar rumah menggunakan mobil. Lah orang yang terpaksa ke luar rumah dan menggunakan kendaraan, kini dipaksa lagi menggunakan kendaraan umum yang buruk itu,” tegasnya.
Lebih lanjut Bambang mengingatkan akan hak-hak asasi warga Jakarta yang akan terkena dampak ini. Harga mobil di Indonesia jelasnya termahal di dunia karena adanya bea masuk kendaraan bermotor yang besarnya 200 persen dari harga mobil di luar negeri hingga membuat harga mobil di Indonesia itu tiga kali lebih mahal. Mobil juga kena pajak-pajak lain ketika kita membelinya seperti pajak pertambahan nilai dan juga pajak tahunan.
“Belum lagi pajak BBM, restribusi parkir yang tidak jelas penggunaannya, tol dan pajak pembelian suku cadang. Sudah membayar sebegitu banyak, penggunaannya mau dibatasi lagi, ini sudah kelewatan dan sagat tidak adil buat rakyat. Yang menimkati semua pajak-pajak itu selain pemerintah pusat juga pemerintah daerah itu sendiri,” ungkap Bambang Soesatyo
Dia menyarankan Jokowi lebih baik fokus membenahi transportasi umum dan mengatasi titik-titik kemacetan. Banyak pusat perbelanjaan yang terlanjur diberikan izin yang menyebabkan kemacetan.
”Seharusnya hal-hal seperti ini yang dibenahi dulu, jangan langsung beban kemacetan ditanggung oleh rakyat, padahal ini disebabkan ketidakmampuan gubernur untuk membereskan hal ini. Memangnya yang memberikan izin pembangunan mall dan izin trayek itu rakyat," tanya Bambang.
Kalau Jokowi mau membantasi jalannya kendaraan lebih baik dia batasi penjualan kendaraan bermotor sejak kini. ”Lah ini pajaknya mau dia ambil semuanya mulai dari penjualan sampai pajak tahunan, tapi orang dibatasi. Memang setelah kebijakan ini diambil, kita bisa bayar pajak separuhnya? Ini tidak adil dan pertanda Jokowi mulai panik dan menggampangkan masalah,” tegasnya.
Menurut Bambang persoalan kemacetan di Jakarta tidak akan bisa ditanggulangi selama Jakarta menjadi satu-satunya magnet pencari kerja dan sumber kehidupan. ”Selama Jakarta saja yang menyediakan segalanya termasuk lapangan kerja, selama itu pula arus urbanisasi tidak bisa dihentikan dan selama itu pula masalah macet akrab dengan Jakarta,” tegasnya. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Takut Bakso Babi Meluas, DKI Buka Kran Impor Daging Sapi
Redaktur : Tim Redaksi