JAKARTA - Sekretaris Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) DPR, Saleh Husin menyesalkan terjadinya wanprestasi pihak Konsorsium Percetakan Negara Indonesia (PNRI) terhadap kewajiban pembayaran pencetakan KTP elektronik (e-KTP) terhadap PT Sandipala Artapura.
Akibat wanprestasi tersebut menurut Saleh Husin, proses pencetakan terhenti. Kalau ini akan berlarut-larut, pada akhirnya DPR meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Wanprestasi dalam bentuk penundaan atau penahanan pembayaran ini tidak perlu terjadi, karena semuanya sudah diatur dalam kontrak karya dengan konsekuensi hukum bagi yang melanggar. Kalau akan berlarut-larut, DPR akan minta BPK dan KPK menyelesaikannya," kata Saleh Husin, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Rabu (12/6).
DPR lanjutnya, merasa perlu merencakan langkah tersebut sebagai tugas dan fungsi dari parlemen sebagai institusi pengawas penyelenggaraan negara.
"Terlebih masalahnya terkait dengan kepentingan publik yakni identitas masing-masing warga negara RI yang secara langsung berhubungan dengan aktifitas keseharian masyarakat. Kalau ini tidak cepat diselesaikan secara hukum, nantinya juga akan berimbas kepada Pemilu 2014," tegas anggota Komisi V DPR itu. (fas/jpnn)
Akibat wanprestasi tersebut menurut Saleh Husin, proses pencetakan terhenti. Kalau ini akan berlarut-larut, pada akhirnya DPR meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Wanprestasi dalam bentuk penundaan atau penahanan pembayaran ini tidak perlu terjadi, karena semuanya sudah diatur dalam kontrak karya dengan konsekuensi hukum bagi yang melanggar. Kalau akan berlarut-larut, DPR akan minta BPK dan KPK menyelesaikannya," kata Saleh Husin, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Rabu (12/6).
DPR lanjutnya, merasa perlu merencakan langkah tersebut sebagai tugas dan fungsi dari parlemen sebagai institusi pengawas penyelenggaraan negara.
"Terlebih masalahnya terkait dengan kepentingan publik yakni identitas masing-masing warga negara RI yang secara langsung berhubungan dengan aktifitas keseharian masyarakat. Kalau ini tidak cepat diselesaikan secara hukum, nantinya juga akan berimbas kepada Pemilu 2014," tegas anggota Komisi V DPR itu. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Presiden SBY Diminta Evaluasi Moratorium Hutan
Redaktur : Tim Redaksi