jpnn.com - JAKARTA - Lahirnya kebijakan ekonomi Presiden Joko Widodo untuk memulihkan perekonomian nasional yang dinamai “September 1” terus mendapat pujian. Bahkan, jurus ini dinilai akan mampu mengembalikan kepercayaan publik kepada pemerintah.
Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem), Johnny G Plate menyebut kebijakan Jokowi sebagai langkah strategis dari aspek regulasi sekaligus deregulasi terhadap aturan lama yang sudah tak relevan. Tujuannya tidak lain mempercepat penyerapan anggaran.
BACA JUGA: Menang Tender Cetak 32,8 Juta Prangko, Perum Peruri Gandeng Pos Filipina
“Presiden menanggapi dorongan kami dengan baik. Kita (Komisi XI-red) mendukung kebijakan deregulasi ini,” kata Jhonny di Gedung DPR Jakarta, Kamis (10/9).
Johnny optimistis karena mendapat dukungan melalui kebijakan yang sudah diambil Bank Indonesia (BI) itu. Kebijakan BI tersebut dimaksudkan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Sehingga kebijakan pemerintah ini harus didukung semua pihak, termasuk para politisi.
BACA JUGA: Multi Crane Perkasa Tampilkan Dua Produk Andalan Terbaru
Johnny mengingatkan dalam implementasi kebijakan ini, pemerintah jangan terlalu bergantung pada APBN, tapi juga mendorong pihak swasta meningkatkan investasinya.
“Paket kebijakan itu tidak hanya dari APBN, tapi mendorong pihak swasta mengambil peran dalam perekonomian,” katanya.
BACA JUGA: Sambangi Pelabuhan Tangjung Priok, Menko Rizal Mau Ngapain?
Dukungan terhadap kebijakan ekonomi Presiden Jokowi juga disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR, Yudi Widiana Adia. Namun, politikus PKS ini mengingatkan pemerintah soal kekompakan.
“Kalau masalah infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum sudah mengantisipasi dengan percepatan tender, Satgas percepatan penyerapan. Tinggal kekompakan pemerintah menginplementasikannya. Kadang- kadang pemerintah tidak kompak, sehingga kebijakan tak jalan,” pungkasnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Waduh..Jurus Ekonomi Jokowi Dicap Rentan Matikan Industri Dalam Negeri
Redaktur : Tim Redaksi