Politisi PD Khawatir Sikap Banggar Berimbas ke Pemerintah

Jumat, 23 September 2011 – 18:11 WIB

JAKARTA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menyangkut kepentingan jutaan masyarakat Indonesia, akan terlambat jika Badan Anggaran tetap tidak mau membahasnya.

”Kalau itu tidak dibahas, keterlambatan terjadi dan itu menjadi persoalan baru bagi pemerintah, seolah-olah pemerintah tidak menurunkan anggaran,” kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Max Sopacua, di Jakarta, Jumat (23/9), kepada wartawan.

Menurut Max,  wajar jika Banggar  tidak membahas anggaranTapi, tegas Max, dari sisi substansi untuk kepentingan bangsa dan negara, itu akan menjadi masalah.

“Jadi saya lihat mereka menginginkan sesuatu yang terjadi ini, karena ini institusi,” kata Anggota DPR RI itu.

Seperti diketahui, Banggar mengirimkan surat kepada Pimpinan DPR RI

BACA JUGA: Sutiyoso Dapat Wejangan dari Sesepuh PDIP

Banggar tidak mau lagi membahas RAPBN
Ini merupakan buntut dari pemanggilan dan pemeriksaan KPK terhadap Pimpinan Banggar beberapa hari lalu.

Terkait Pimpinan Banggar mengirim surat kepada Pimpinan DPR, menurut Max, itu adalah untuk memberikan gambaran mengenai masalah  prosedur pembahasan

BACA JUGA: DPR Curiga KPK Sedang Terbelit Masalah Hukum

Max menilai hal itu wajar saja.

“Itu boleh  saja dan wajar tetapi dia tidak membahas anggaran belanja 2012 yang jadi masalah seluruh rakyat Indonesia,” katanya
“Saya pikir harus segera diselesaikan,” ujarnya lagi.

Dia menegaskan, Pimpinan Banggar yang diperiksa KPK, Kamis(22/9), merasa tersinggung

BACA JUGA: Yani Nilai Rangking Capim KPK jadi Blunder

Menurut dia, ketersinggungan itu lantaran Banggar merasa sistem dan pola operasional selama ini sudah diketahui bersama oleh pemerintah dan Banggar.

“Jadi, seolah-olah itu mau ditelusuri, karena itu masalahnya dibicarakan tersendiri saja,” katanya.

Tapi, kembali Max mengingatkan, jangan sampai Banggar tidak membahas anggaranKarena, tegasnya, persoalan anggaran  menyangkut sekian juta masyarakat Indonesia, pemerintah daerah di provinsi dan kabupaten kota, kementerian, lembaga.

“Itu juga menyangkut gaji pegawai dan lain sebagainya,” tukasnya(boy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Tak Dapat Proyek, Anggota DPR Asal Riau Walk Out


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler