JAKARTA - Dipercaya menjadi presiden Kaukus Parlemen ASEAN untuk Myanmar (AIPMC) membuat Eva Kusuma Sundari harus berpikir dan bersikap dalam skala lebih luas. Sebut saja dalam persoalan buruh migran.
Perhatian politisi PDI Perjuangan itu kini tak hanya tertuju pada isu domestik menyangkut TKI. Kacaunya perlindungan terhadap buruh migran Myanmar di Thailand juga menyedot konsentrasinya. "Buruh migran dari Myanmar di Thailand, seperti buruh lainnya di kawasan ini, tidak mendapat perlindungan hukum yang cukup baik. Mereka menghadapi masalah besar, bahaya, dan kekerasan terus-menerus," katanya di Jakarta, Minggu (26/2).
Dia menjelaskan, dengan makin baiknya perekonomian Thailand, semakin sedikit warga di sana yang bekerja di sektor domestik. Kondisi tersebut menjadi peluang pekerja asal Myanmar untuk bekerja di sana. Di antara sekitar 2,5 juta buruh migran legal dan ilegal di Thailand, diperkirakan 80 persen berasal dari Myanmar.
"Buruh migran menjadi bagian integral dari ekonomi dan angkatan kerja Thailand," ujar ibu kelahiran Nganjuk, Jawa Timur, 8 Oktober 1965, itu.
Eva menegaskan, perlakuan buruk terhadap warga, baik di negara asal maupun luar negeri, tak bisa diterima lagi di ASEAN pada abad ke-21. Di sisi lain, berbagai perubahan politik dan demokratisasi di Myanmar telah mendapat perhatian yang sangat luar biasa. "Tapi, tidak terhadap jutaan buruh migran Myanmar yang tinggal di luar negeri," ungkap Eva.
Terkait isu perlindungan buruh migran, AIPMC khusus berkunjung ke Provinsi Phang Nga di Thailand Selatan selama tiga hari sejak 23 Februari lalu. Sejumlah anggota parlemen lintas negara ikut bergabung. Di antaranya berasal dari Filipina, Indonesia, dan Thailand. DPR diwakili Muhammad Gamari Sutrisno (FPKS) dan Nova Riyanti Yusuf (Fraksi Partai Demokrat).
Eva selaku "komandan" tidak berangkat. Tapi, dia terus memantau segala perkembangan aktivitas tim. "Aku minta laporan dari tim setiap hari. Rencananya aku berangkat untuk pemantauan sekitar pertengahan Maret ini," ujarnya.
Selain bertemu para pejabat pemerintahan Provinsi Phang Nga, delegasi AIPMC berkunjung ke FED"s Migrant Learning Center, sebuah LSM yang bergerak di bidang pembelaan buruh-buruh migran. Rombongan juga akan bertatap muka dengan buruh migran di perkebunan karet di Bang Niang dan Thablamu Fishing Village.
"Rencana pembentukan satu masyarakat ASEAN 2015 telah memberikan harapan kebebasan bergerak bagi para pekerja di kawasan negara-negara ASEAN," tegas Eva. (pri/c5/agm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Penerima Money Politics Bisa Dijerat UU Pencucian Uang
Redaktur : Tim Redaksi