JAKARTA -- Aparat keamanan diharapkan bersikap profesional dan serta tidak menggunakan pendekatan represif dalam mengawal aksi yang digelar Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia yang direncanakan Senin (25/3).
Sebab, aksi itu hanya simbolik atas ketidakpuasan masyarakat saja dan tidak akan sampai membuat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono tumbang.
"SBY-Boediono tidak perlu khawatir dan tidak perlu panik. Aksi tersebut cukup disikapi secara wajar dan proporsional," kata anggota Komisi Hukum DPR, Indra, Minggu (24/3).
"Kecuali kalau SBY-Boediono memang menyakini bahwa program pemerintahanya selama ini benar-benar tidak berhasil alias gagal, sehingga layak untuk dituntut mundur," tambah Indra.
Ia menambahkan, demo yang akan digelar ini merupakan salah satu bentuk aspirasi yang ingin disampaikan anak bangsa kepada pemerintahan SBY-Boediono.
Dalam era demokrasi saat ini, sangat wajar jika rakyat mengkritisi pemerintah. Selama ini memang banyak pihak terutama para aktivis yang kecewa dengan pemerintah.
"Jadi, wajar mereka mengkritisi, menyerukan sikap dan kekecewaannya kepada pemerintah," terang politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.
Ia mengatakan, banyaknya kekecewaan yang memunculkan aksi hingga tuntutan SBY-Boediono mundur, harus dijadikan cerminan bagi presiden dan wapres untuk melihat serta menginstropeksi kinerja pemerintahanya selama ini.
"SBY-Boediono harus benar-benar melakukan evaluasi terhadap kinerjanya untuk lebih fokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat, pemberantasan korupsi, pemberantasan narkoba, penegakkan hukum, menciptakan ketertiban dan keamanan," pungkasnya. (boy/jpnn)
Sebab, aksi itu hanya simbolik atas ketidakpuasan masyarakat saja dan tidak akan sampai membuat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono tumbang.
"SBY-Boediono tidak perlu khawatir dan tidak perlu panik. Aksi tersebut cukup disikapi secara wajar dan proporsional," kata anggota Komisi Hukum DPR, Indra, Minggu (24/3).
"Kecuali kalau SBY-Boediono memang menyakini bahwa program pemerintahanya selama ini benar-benar tidak berhasil alias gagal, sehingga layak untuk dituntut mundur," tambah Indra.
Ia menambahkan, demo yang akan digelar ini merupakan salah satu bentuk aspirasi yang ingin disampaikan anak bangsa kepada pemerintahan SBY-Boediono.
Dalam era demokrasi saat ini, sangat wajar jika rakyat mengkritisi pemerintah. Selama ini memang banyak pihak terutama para aktivis yang kecewa dengan pemerintah.
"Jadi, wajar mereka mengkritisi, menyerukan sikap dan kekecewaannya kepada pemerintah," terang politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.
Ia mengatakan, banyaknya kekecewaan yang memunculkan aksi hingga tuntutan SBY-Boediono mundur, harus dijadikan cerminan bagi presiden dan wapres untuk melihat serta menginstropeksi kinerja pemerintahanya selama ini.
"SBY-Boediono harus benar-benar melakukan evaluasi terhadap kinerjanya untuk lebih fokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat, pemberantasan korupsi, pemberantasan narkoba, penegakkan hukum, menciptakan ketertiban dan keamanan," pungkasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Massa Desak Copot Pangdam
Redaktur : Tim Redaksi