"Dalam soal menyikapi fenomena korupsi misalnya, Komisi III sering dianggap prokoruptor. Demikian juga halnya dengan Undang-Undang KPK, Komisi III dikesankan sebagai pemaksa revisi Undang-Undang KPK serta tidak mendukung pembangunan gedung barunya," kata Aboe -sapaan Aboebakar dalam rapat Komisi III DPR dengan Wakil Ketua KPK Zulkarnaen serta Asrena Polri, Irjen Sulistyo Ishak, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (11/10)
Parahnya, kata Aboe, KPK merasa yang paling benar. "Seperti berhala baru," tegasnya.
Ditambahkannya, pemberantasan korupsi bukan monopoli PK saja. Polisi dan kejaksaan juga punya tanggung jawab yang sama.
"Bahwa Polisi dan Kejaksaan belum optimal memberantas korupsi, itu bisa dipahami. Di sini KPK jadi penting," tegasnya.
Abu justru mengingatkan pimpinan KPK agar tidak bergaya seperti LSM. "Saya minta KPK jangan berpenampilan seperti LSM. Contohnya, waktu banyak orang ramai-ramai ke KPK menyatakan dukungan, saya ada di sana. Pertanyaan saya, siapa yang mainin barang itu?" tanya Aboe penuh curiga. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Kembali Periksa Mantan Sesmenpora Terkait Hambalang
Redaktur : Tim Redaksi