Wakil Ketua Komisi II DPR, Ganjar Pranowo, mendukung protes empat gubernur di Kalimantan memblokir pasokan batubara agar tidak keluar dari pulau mereka bila permintaan penambahan kuota BBM subsidi tidak dipenuhi pemerintah.
“Saya sangat mendukung protes itu. Bukan soal boikotnya, tapi langkah gubernur itu sudah benar karena dia harus memenuhi kebutuhan energi buat rakyatnya,” kata Ganjar kepada wartawan, Rabu (16/5). “Jadi, kita justru harus ikut mendorong (pemerintah) pusat memerhatikan daerah,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.
Seperti diketahui, beberapa waktu lalu empat gubernur dari empat provinsi di Pulau Kalimantan berkumpul di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Mereka menuntut agar pemerintah pusat menambah kuota BBM bagi seluruh daerah di Kalimantan.
Jika tuntutan itu tak dipenuhi, para gubernur mengancam akan memblokir pasokan batubara agar tidak keluar dari pulau Kalimantan. "Kami berharap Komisi VII segera memanggil Menteri ESDM (Energi Sumber Daya Mineral) dan Pertamina,” kata Ganjar.
Lebih jauh dia menambahkan, di luar Pulau Jawa banyak masyarakat yang harus antre beli BBM. “Ini tidak adil. Waktu saya ke Lampung, saya melihat antrean (pembelian BBM), itu panjang sekali,” sesal Ganjar.
Sementara itu, politisi muda PPP, Aditiya Mufti Ariffin menambahkan pemerintah pusat hanya bisa menguras kekayaan Kalimantan, namun tidak memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Padahal, imbuh dia, UUD 1945 jelas menyebutkan bahwa Tanah, Air dan Segala sesuatu di dalamnya dikuasi negara dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. "Adilkah pembagian sumber daya energi ini untuk masyarakat kami. Apa bedanya Kalsel, Kaltim, Kalteng dan Kalbar dengan Aceh atau Papua," kata Ovie dengan nada tanya.
ovie mengingatkan, jika pemerintah tidak memberhatikan keadilan energi dan masyarakat melakukan perlawanan dengan memblokir keluarnya batubara, maka akan berdampak sangat luas. "Bisa gelap jakarta dan Pulau Jawa secara umum kalau suplai batubara dihentikan. Ini tolong dipikirkan pemerintah," tegasnya.
Senada dengan itu, anggota DPR dari daerah pemilihan (dapil) Kalsel, Aboebakar AlHabsyi menilai pemangkasan 25 persen jatah BBM bersubsidi jenis premium di Kalimantan membawa dampak yang sangat luas terhadap masyarakat di sana.
Karenanya, Aboebakar meminta pemerintah pusat memerhatikan kondisi distribusi BBM di Kalimantan. Dia menjelaskan, saat ini saja setiap harinya, masyarakat harus antre hingga dua kilometer untuk mendapatkan premium.
"Kondisi yang demikian sangat meresahkan masyarakat, perputaran kegiatan ekonomi-pun sangat terganggu," kata politisi PKS itu.
Dia meminta pemerintah memerhatikan dengan serius permintaan para gubernur se-Kalimantan yang telah menyurati BP Migas, Kementerian ESDM, dan Komisi VII DPR terkait penambahan kuota BBM untuk wilayah Kalimantan.
Menurutnya, klausul dalam surat tersebut bukanlah hal yang berlebihan, di mana para gubernur menyepakati jika penambahan kuota tidak dikabulkan. "Kalimantan yang selama ini merupakan penghasil tambang terbesar di Indonesia akan melakukan moratorium produksi," tegasnya.
Dia menjelaskan, di Kalimantan sendiri pembelian premium dibatasi Rp100 ribu untuk sekali pengisian. Dengan aturan ini saja, imbuh dia, antrean masih sangat panjang dan terjadi di seluruh SPBU di pulau Kalimantan.
Ia menambahkan, bila diperhatikan kuota BBM jenis premium Kalsel saat ini sebesar 461.000 kiloliter dan solar 253.000 kiloliter.
"Karenanya sangat wajar adanya usulan kuota tambahan untuk 2012 yang diusulkan sebesar 590.000 kiloliter dan solar 320.000 kiloliter. Idealnya, kuota BBM tambahan adalah dua kali lipat dari kuota saat ini," pungkasnya. (fuz/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bentrok di HUT Pattimura
Redaktur : Tim Redaksi