jpnn.com - JAKARTA - Wakil Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah mengatakan, kalau ada yang akan mengkritisi DPR jangan membandingnya dengan tradisi birokrasi di pemerintahan. DPR, kata Fahri, adalah lambang dari kekuatan rakyat.
"Untuk jadi anggota DPR itu harus dipilih rakyat, bukan karena profesor atau eselon satu. Kalau lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau pengamat politik mengkritisi anggota DPR dengan menggunakan alat ukur tradisi birokrasi, maka itu adalah kekeliruan besar," kata Fahri Hamzah, mengkritisi sejumlah LSM yang mempermasalahkan absensi sebagai tolak ukur kinerja DPR, di press room DPR, Senayan Jakarta, Selasa (24/9).
BACA JUGA: Waspada! Kejahatan Jamaah Haji Mulai Menggila
Dikatakannya, begitu LSM menggunakan referensi tradisi birokrasi untuk mengkritik DPR, saat itu juga LSM sudah terjebak dengan kekeliruan dalam menggunakan alat ukur. "LSM salah menggunakan alat ukur, tiba-tiba ingin jadi pengawas DPR. Ini keliru," tegas Fahri Hamzah.
Selain itu, Fahri juga mengkritisi pernyataan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto yang menyebut DPR sebagai episentrum korupsi.
BACA JUGA: BK Panggil Wartawan Saksi Lobi Toilet
"Bambang sebut DPR sebagai episentrum korupsi. Ini keliru lagi karena yang mengajukan anggaran itu pemerintah, bukan DPR," tegas Fahri Hamzah.
Menurut Fahri, pernyataan Bambang Widjojanto itu merupakan salah satu cara untuk memperlemah fungsi pengawasan yang dimiliki DPR. Ini logika yang sudah terbalik-balik.
BACA JUGA: Tank Leopard untuk Pertahanan Perbatasan
"Jadi LSM dan KPK jangan terus-menerus melanjutkan kesalahan dalam memahami DPR. Saya berharap hentikan misspersepsi itu," saran Fahri Hamzah. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ical Klaim Elektabilitas Naik
Redaktur : Tim Redaksi