jpnn.com - JAKARTA -- Politisi senior PDI Perjuangan Sidharto Danusubroto menyarankan Presiden Joko Widodo agar mengikuti rekomendasi yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, terkait calon menteri.
Menurutnya, jika dalam rekomendasi KPK dan PPATK ada nama-nama yang bermasalah, sebaiknya tak dimasukan dalam kabinet.
BACA JUGA: Pertanyakan Dasar Hukum KPK Membuat Kategorisasi Calon Menteri
"Beliau kan adalah Presiden, dia akan hitung-hitung kalau dia tak ikuti KPK beban ada pada dia. Dia harus timbang-timbang ke sana," kata Sidarto dalam diskusi bertajuk "Menyambut Pemerintahan Jokowi-JK: Abdi Kekuasaan atau Pelayan Rakyat?", di Jakarta, Selasa (21/10).
Menurutnya, Jokowi sebagai presiden punya otoritas penuh dalam menentukan siapa saja yang bakal ditunjuknya sebagai pembantunya di kabinet.
BACA JUGA: Beredar Kabar, Susunan Kabinet Diumumkan Sore Ini
Namun, ia mengatakan, karena sudah meminta KPK dan PPATK menelusuri rekam jejak calon menteri, maka sudah seyogyanya Jokowi menjadikan rekomendasi dua lembaga itu sebagai prtimbangan utama dalam menyusun formasi kabinet.
Sidharto mengatakan, memasukkan calon yang terindikasi punya masalah, maka hanya akan menambah beban Jokowi. Untuk itulah Sidarto menyarankan dari sekarang beban itu mesti dikurangi.
BACA JUGA: Demokrat Yakin Jokowi Pilih Menteri Sesuai Saran KPK
"Dia sudah dapat jawaban dari KPK. Dilema juga dia sebenarnya. Dia sudah minta tolong, seyogyanya ambil posisi kira-kira keputusan apa yang paling bijak," ungkapnya.
Bekas Ketua MPR itu mengingatkan jangan sampai orang-orang yang rekam jejaknya bermasalah masuk kabinet. Sebab, jika kabinet diisi orang bermasalah, sama saja Jokowi mencederai kepercayaan rakyat. Hal itu juga akan mencederai pemerintahan Jokowi-JK.
"Pak Jokowi bisa akomodasi masukan KPK dan mengambil tindakan bijak. Kalau tidak, beban pada dia, kita tahu, dia orang yang selama ini berikan keteladanan," katanya.
Soal beredarnya nama-nama calon menteri, diakui Sidarto, kemungkinan besar memang nama itu yang disodorkan Jokowi ke KPK. Namun, ia membantah, ada nama titipan. "Saya kira semua partai pendukung menyodorkan nama, bukan titipan," ungkapnya.
Saat ditanya apakah Rini Soemarno dan Budi Gunawan yang sekarang namanya beredar dalam bursa calon menteri merupakan titipan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Sidarto enggan berkomentar. "Saya tak mau berkomentar tentang itu," katanya.
Hanya saja, Sidarto mengingatkan Jokowi harus memastikan kabinetnya itu memang kabinet yang diisi oleh orang-orang yang kredibel, punya kapasitas dan integritas, serta loyal kepada presiden. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Akui tak Punya Kapasitas Beri Rekomendasi Calon Menteri
Redaktur : Tim Redaksi