jpnn.com - JAKARTA - Mabes Polri mengungkap adanya perbedaan dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) terkait rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Karenanya, Polri membutuhkan payung hukum yang lebih konkret daripada sekadar peraturan bersama.
"Memang ada beda pandangan," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Boy Rafli Amar di Mabes Polri, Rabu (5/11).
BACA JUGA: Putra Amien Rais Curigai Jokowi Mulai Condong ke Tiongkok
Menurut Boy, Polri akan tetap memproses pengguna narkoba secara hukum. Tapi jika dalam proses menunggu persidangan pengguna narkoba mengajukan permohonan untuk rehabilitasi, maka hal itu akan dipertimbangkan oleh penyidik.
Boy menegaskan, Polri justru khawatir jika pengguna narkoba yang tertangkap langsung direhabilitasi maka hal itu tidak akan menimbulkan efek jera. "Padahal pengguna narkoba mewabah di mana-mana. Tapi, kita juga sadar bahwa mereka adalah korban," kata Boy.
BACA JUGA: Dirut Garuda Protes Instruksi Menteri BUMN
Karenanya, jalan yang ditempuh Polri saat ini adalah tetap memproses hukum para pengguna narkoba. Meski demikian, Polri juga tidak menghilangkan hak mereka atau para korban untuk memohon rehabilitasi.
"Hakim juga nanti bisa memutuskan mereka untuk direhabilitasi tapi proses hukum tetap berjalan. Kita juga ingin para pengguna itu sembuh makanya ada hak mereka untuk mengajukan rehabilitasi," ujarnya.
BACA JUGA: JK Tegaskan DPR Tak Bisa Dibubarkan karena Kisruh Internal
Seperti diketahui, saat ini sudah ada Peraturan Bersama yang ditandatangani Polri dengan sejumlah pihak termasuk BNN bahwa pengguna narkoba akan langsung direhabilitasi begitu lolos assesment (penilaian).
Proses assesment ini sedianya berlaku sejak 16 Agustus 2014 lalu di 16 kota sebagai pilot project. Jika sudah direhabilitasi maka ini akan mengesampingkan proses penyidikan. Hal inilah yang tidak disetujui Polri.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Rini Instruksikan Direksi BUMN Gunakan Pesawat Ekonomi
Redaktur : Tim Redaksi