jpnn.com - JAKARTA-Polri siap mengamankan perayaan Natal 2023, Tahun Baru dan Pemilu 2024.
Polri menggelar Operasi Lilin selama 12 hari, mulai 22 Desember hingga 2 Januari 2024.
BACA JUGA: Diuntungkan Konstelasi Politik, Anies Baswedan Diprediksi Masuk Putaran Kedua Pilpres
Demikian dikemukakan Karo Opsinal Baharkam Polri, Brigjen Pol. Mahrozin Rahman pada dialog publik yang digelar Divisi Humas Polri, di Jakarta, Rabu (29/11).
Mahrozin menyatakan Operasi Lilin mengedepankan kegiatan pencegahan didukung deteksi dini dan pencegahan hukum dalam rangka pengamanan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.
BACA JUGA: Pegawai Kemnaker Teken Pakta Integritas Netralitas Hadapi Pemilu 2024, Begini Isinya
"Kita ingin masyarakat merayakan dan Natal dan Tahun Baru dengan aman, nyaman dan selamat," kata Mahrozin.
Mahrozin mengungkapkan situasi kamtibmas saat ini mengalami peningkatan secara kuantitas dan kualitas seiring dengan berlangsungnya perhelatan pesta demokrasi kampanye Pemilu 2023-2024 yang beririsan dengan Perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.
BACA JUGA: Kampanye di Bandung, Anies Paparkan Solusinya Atasi Kemacetan Kota Kembang
Selain itu, kata Mahrozun, ancaman terorisme masih menjadi kerawanan perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Disamping kejahatan konvensional lainnya.
Untuk itu, Polri menyiapkan 101.092 personel dari Mabes Polri dan Polda jajaran dalam Operasi Lilin.
Mahrozin menguraikan potensi ancaman dalam Perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 antara lain yakni penolakan dan pembubaran kegiatan keagamaan.
Teror dan serangan bom kelompok teroris.
Kemacetan, kecelakaan lalu lintas dan kecelakaan laut akibat meningkatnya mobilitas masyarakat.
"Polri sudah melakukan antisipasi dengan Oerasi Mantap Brata, disamping melakuksn koordinasi dengan para stakeholder seperti Kemebhub, BMKG, Kementerian PUPR dsb," ujar Mahrozin.
Lebih lanjut, Mahrozin mewanti-wanti agar pemuka agama dapat memastikan ibadah Natal tidak disusupi dengan kampanye politik.
Sementara itu,Pengamat Politik dari Universitas Nasional M. Alfan Alfian meminta Bawaslu agar tegas dalam mengawasi pemilu agar tidak ada penyimpangan, termasuk kemungkinan berkembangnya politik identitas
Senada dengan Alfan Alfian, Budayawan dan Rohaniawan Katolik Romo Antonius Benny Susetyo meminta para pihak yang terkait dengan penyelenggara Pemilu untuk menjaga kedamaian masyarakat dengan bekerja secara profesional.
"ASN, TNI, Polri harus netral. Bawaslu harus adil dalam melakukan penindakan jika terjadi pelanggaran," Ujar Romo Benny.
selain itu, Praktisi komunikasi Dr. Devie Rahmawati, meminta masyarakat agar menghindari berita- berita hoaks.
"Cek berita-berita yang menakutkan dengan informasi dari sumber resmi, baik dari KPU, Kominfo maupun Polri," ujar Devie. (gir/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
BACA ARTIKEL LAINNYA... Demi Menjaga Netralitas saat Pemilu, ASN Pemprov Jateng Berikrar Tiap Senin
Redaktur & Reporter : Kennorton Girsang