jpnn.com, JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai langkah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memobilisasi personal Brimob dari sejumlah provinsi ke DKI Jakarta merupakan hal wajar. Menurutnya, mobilisasi Brimob ke ibu kota merupakan langkah antisipasi jelang pengumuman hasil rekapitulasi suara Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei 2019.
"Itu kan setiap pejabat memiliki antisipasi, memitigasi situasi. Jadi bukan berarti situasinya enggak aman, tetapi antisipasi," kata Moeldoko di Kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (24/4).
BACA JUGA: Sandiaga Uno Serahkan Hasil Pilpres 2019 ke Tangan Sang Pencipta
Baca juga: Pasukan Brimob dari 11 Daerah Dikirim ke Jakarta, Pengin Tahu Jumlahnya?
Moeldoko melihat sejauh ini potensi kerawanan hanya terjadi di dunia maya. Mantan Panglima TNI itu menilai hal tersebut merupakan paradoks lantaran kejadian di dunia nyata tak seperti kehebohan di media sosial.
BACA JUGA: Mahyudin: Klaim Kemenangan Itu Biasa, tapi Hasil Akhir Ada di Real Count KPU
"Kalau kondisi di dunia maya kayaknya mau perang, padahal di lapangan happy-happy saja. Ini yang terjadi seperti itu, ya, paradoks menurut saya," kata dia.
Jenderal TNI purnawirawan ini juga melihat tidak ada gerakan people power di dunia nyata. Isu yang digembar-gemborkan kubu Prabowo - Sandi itu hanya berlangsung di dunia maya.
BACA JUGA: Pembelaan Ethical Hacker Indonesia untuk Penguji Situs KPU
Baca juga: TKN Anggap Wajar Polri Kerahkan Brimob ke Ibu Kota
Di samping itu, Moeldoko juga mengaku pihaknya sudah menyusun rencana pengamanan pada 22 Mei 2019 mendatang. Dia memastikan tidak ada pihak yang boleh mengganggu penatapan rekapitulasi Pemilu 2019 nanti.
"Biasa kami membuat skenario-skenario, mungkin skenario pertama begini, kedua begini dan seterusnya. Cara mengatasinya bagaimana itu sudah," tandas dia.(tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemilu 2019 Makan Korban, Fadli Zon: Jangan Lupa, Desainnya dari Pemerintah
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga