JAKARTA---Mabes Polri tak risau digugat Slank ke Mahkamah Konstitusi. Polisi berdalih, izin keramaian tetap dibutuhkan untuk antisipasi kerusuhan di lokasi. Polri mempersilahkan Slank melakukan judicial review UU Kepolisian ke mahkamah Konstitusi.
"Silahkan saja, ini negara demokrasi, sangat terbuka untuk itu. Kami tentu menghargai," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Boy Rafli Amar di kantornya Rabu (23/1). Boy menjelaskan, izin keramaian memang diatur dalam UU Kepolisian pasal 15 huruf (a).
Boy membantah polisi tidak menghargai grup musik apalagi menghalang-halangi. "Semua itu demi kepentingan umum, keamanan yang menjadi tugas utama polisi," kata jenderal bintang satu itu.
Saat ini, perizinan konser dan keramaian ditangani oleh Badan Intelijen dan Keamanan Polri. Izin akan diberikan jika persyaratan terpenuhi. Termasuk penerimaan warga di sekitar lokasi konser. "Jangan sampai ada bentrok, konser ini kan ada massa pendukung, dan jumlahnya besar," kata Boy.
Pada 2009, kata Boy, konser Slank pernah ricuh di Sulawesi Tengah. "Tentu kalau ada yang seperti itu, polisi yang bertanggungjawab untuk mengamankan," kata alumnus Akpol 1988 ini.
Boy menjelaskan tahun lalu (2012) di wilayah Polda Metro Jaya, konser Slank tampil sembilan kali. Beberapa tempat yang dipakai misalnya di Hard Rock Cafe, di PRJ, ada di Makobrimob, museum Fatahillah. Hanya ada satu tidak dikeluarkan karena bulan ramadhan. "Kalau tidak salah di wilayah Tangerang," katanya.
Mantan Kapolres Pasuruan itu menegaskan, Polri menghargai dan mengapresiasi karya seni "grup musik yang mau tampil, tapi pada masyarakat luas hendaknya menikmati musik dengan tetap patuh hukum. "Jangan kita "menikmati musik, menggandrungi band-band tapi ada pihak-pihak yang dirugikan karena adanya pengrusakan atau tindakan merisaukan, meresahkan masyarakat lainnya, mengganggu ketertiban umum," ungkapnya.
Selasa lalu, grup musik Slank menemui Ketua MK Mahfud MD. Slank berencana akan menggugat Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 15 huruf (a) tentang memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya. Bimo Setiawan Almachzumi alias Bimbim Slank telah berkonsultasi dengan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan tersebut.
Pada Mahfud, Bimbin curhat band yang dipimpinnya sudah sering kali tidak bisa menggelar konser lantaran tidak mendapatkan izin dari kepolisian. Di antaranya bahkan banyak yang dicekal. (rdl)
"Silahkan saja, ini negara demokrasi, sangat terbuka untuk itu. Kami tentu menghargai," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Boy Rafli Amar di kantornya Rabu (23/1). Boy menjelaskan, izin keramaian memang diatur dalam UU Kepolisian pasal 15 huruf (a).
Boy membantah polisi tidak menghargai grup musik apalagi menghalang-halangi. "Semua itu demi kepentingan umum, keamanan yang menjadi tugas utama polisi," kata jenderal bintang satu itu.
Saat ini, perizinan konser dan keramaian ditangani oleh Badan Intelijen dan Keamanan Polri. Izin akan diberikan jika persyaratan terpenuhi. Termasuk penerimaan warga di sekitar lokasi konser. "Jangan sampai ada bentrok, konser ini kan ada massa pendukung, dan jumlahnya besar," kata Boy.
Pada 2009, kata Boy, konser Slank pernah ricuh di Sulawesi Tengah. "Tentu kalau ada yang seperti itu, polisi yang bertanggungjawab untuk mengamankan," kata alumnus Akpol 1988 ini.
Boy menjelaskan tahun lalu (2012) di wilayah Polda Metro Jaya, konser Slank tampil sembilan kali. Beberapa tempat yang dipakai misalnya di Hard Rock Cafe, di PRJ, ada di Makobrimob, museum Fatahillah. Hanya ada satu tidak dikeluarkan karena bulan ramadhan. "Kalau tidak salah di wilayah Tangerang," katanya.
Mantan Kapolres Pasuruan itu menegaskan, Polri menghargai dan mengapresiasi karya seni "grup musik yang mau tampil, tapi pada masyarakat luas hendaknya menikmati musik dengan tetap patuh hukum. "Jangan kita "menikmati musik, menggandrungi band-band tapi ada pihak-pihak yang dirugikan karena adanya pengrusakan atau tindakan merisaukan, meresahkan masyarakat lainnya, mengganggu ketertiban umum," ungkapnya.
Selasa lalu, grup musik Slank menemui Ketua MK Mahfud MD. Slank berencana akan menggugat Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 15 huruf (a) tentang memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya. Bimo Setiawan Almachzumi alias Bimbim Slank telah berkonsultasi dengan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan tersebut.
Pada Mahfud, Bimbin curhat band yang dipimpinnya sudah sering kali tidak bisa menggelar konser lantaran tidak mendapatkan izin dari kepolisian. Di antaranya bahkan banyak yang dicekal. (rdl)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Banding Tetap Dibui, Miranda Ajukan Kasasi
Redaktur : Tim Redaksi