JAKARTA - Mabes Polri bersiaga penuh menghadapi agenda demo besar-besaran terkait kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang rencananya digelar hari ini (26/3). Mereka bakal all out mengerahkan sumber daya anggotanya sekaligus menggalang kerja sama dengan TNI. Penggunaan senjata api akan dilakukan jika keadaan memaksa.
"Kami tidak ingin ada keributan. Jangan sampai petugas kalah jumlah di lapangan. Karena itu kami sengaja akan overestimate terhadap demo kali ini," tegas Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Saud Usman Nasution di Mabes Polri kemarin (26/3).
Saud mengakui, jumlah massa yang melapor untuk demonstrasi hari ini di Jakarta memang hanya 8 ribu orang. Tapi, pihaknya tak mau gegabah. Sebab, massa yang" hadir diperkirakan bisa lebih.
Karena itu, mereka akan mengerahkan pasukan hingga 22 ribu anggota. Itu sudah termasuk 8 ribu anggota TNI. "Lebih baik over estimate daripada under estimate. Konsekuensinya bisa lebih buruk kalau kami meremehkan," katanya.
Meskipun melibatkan TNI, polisi tetap yang memegang kendali pengamanan. Yang bertanggung jawab penuh dalam pengamanan demonstrasi hari ini adalah Kapolda yang bersangkutan.
Mereka yang akan menentukan titik-titik vital mana yang harus dijaga militer. Untuk kawasan DKI Jakarta, mereka akan diterjunkan di sejumlah kedutaan besar, Istana Negara, SPBU, depo BBM di Plumpang, dan kantor Radio Republik Indonesia (RRI).
Militer tidak akan berhadapan langsung dengan demonstran. Itu sudah dijatah untuk polisi. Tapi, kata Saud, jika kondisi sudah di luar kendali, tentara bisa digerakkan untuk menghalau massa. "Kapolda yang bisa memerintahkan mereka," kata mantan komandan Densus 88 Antiteror itu.
Saud menegaskan, pihaknya melibatkan TNI bukan karena menganggap situasi sudah siaga satu. Pelibatan mereka karena dalam rangka pengamanan. TNI bisa ditugaskan menjaga obyek-obyek vital. Perencanaan pengamanan di bawah koordinasi antara Kapolda dan Pangdam.
Mantan komandan Densus 88 Antiteror itu menambahkan pihaknya juga tidak akan sungkan untuk menjalankan Protap Nomor 1 Tahun 2010 yang dikeluarkan Polri di jaman Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri jika keadaan memaksa. Protap tersebut mengizinkan aparat menggunakan senjata api setelah prosedur persuasi gagal dilakukan. "Kami tidak mau mati konyol," tegasnya.
Meski begitu, upaya persuasi tetap dikedepankan. Mereka akan menghindarkan kontak senjata hingga semaksimal mungkin. Bahkan, korps Bhayangkara juga akan memanfaatkan tenaga polwan di garis depan agar massa tidak membabi buta. Bahkan para polwan ayu di Traffic Management Control (TMC) Polda Metro Jaya juga akan diturunkan. "Biar sejuk lah," katanya.
Kesiapan menghadapi demo besar-besaran di sejumlah daerah yang akan dilangsungkan hari ini dibahas dalam rapat yang dipimpin Menko Polhukam Djoko Suyanto di kantornya kemarin. Hadir dalam rapat tersebut di antaranya Kabaharkam Polri Komjen Imam Sujarwo, Panglima TNI Agus Suhartono, Kepala BIN Marciano Norman, dan Mendagri Gamawan Fauzi.
"Sampai hari ini (kemarin) aksi demonstrasi masih dapat dikelola dengan baik," kata Djoko setelah rapat. Namun dia menyayangkan adanya sejumlah aksi penyegelan terhadap SPBU, pencegatan mobil tangki Pertamina, maupun perusakan mobil dinas pemerintah.
Djoko menilai hal itu sudah tidak sesuai dengan tujuan demonstrasi menolak kenaikan harga BBM. "Tindakan itu tidak simpatik, tidak prorakyat, dan tidak mencerminkan intelektualitas," katanya.
Mantan Panglima TNI itu menegaskan, keterlibatan TNI dalam pengamanan demo BBM sifatnya hanya untuk membantu Polri. TNI akan bergerak jika memang dibutuhkan. "TNI digunakan atas permintaan Polri, in time of crisis and in time of needed," ujar Djoko.
Kepala BIN Marciano Norman menambahkan, pemerintah meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan informasi-informasi yang beredar. Sejauh ini, BIN tidak melihat adanya tujuan demonstrasi menolak kenaikan BBM yang ditungganggi dengan kepentingan lain. "Tidak ada isu lain," katanya, singkat. (aga/fal/trtg)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sosok Mati jadi Misteri Kasus Suap Pemilihan DGS BI
Redaktur : Tim Redaksi