jpnn.com, JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan pihaknya akan membentuk satuan tugas (satgas) untuk penanganan polusi udara.
Hal ini diungkapkan Heru usai diskusi Quick Response Penanganan Polusi Udara di DKI Jakarta, Senin (28/8).
BACA JUGA: Kendaraan Listrik Salah Satu Solusi Transportasi Bersih, Hemat Biaya
“Aksi berikutnya adalah Pemprov DKI kalau enggak hari ini ya besok itu membuat Satgas Penanganan Polusi,” ucap Heru di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat.
Menurut dia, Satgas Penanganan Polusi Udara akan berisi aparatur sipil negara (ASN) dari internal Pemprov DKI.
BACA JUGA: Heru Budi Minta ASN Beli Kendaraan Listrik, PKS: Kebijakan Aneh
“Ya, segera mungkin saya terbitkan,” kata Heru Budi.
Adapun, Pemprov DKI dan Pemerintah Pusat melakukan sejumlah tindakan untuk menurunkan polusi udara yang belakangan sangat tinggi di Jakarta.
Heru Budi menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau WFH bagi aparatur sipil negara (ASN) pada 21 Agustus hingga 21 Oktober 2023 mendatang.
Kemudian, Heru mendesak pegawai eselon IV ke atas di lingkungan Pemprov DKI untuk menggunakan kendaraan listrik.
Eselon IV adalah jabatan struktural atau eselon tingkat keempat. Jenjang pangkat eselon III ada 2, yaitu eselon IVA dan eselon IVB. Contoh jabatan eselon IV seperti Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi.
“Nanti pegawai DKI eselon 4 ke atas harus menggunakan kendaraan listrik, minimal motor listrik,” ucap Heru di kantor Kemenkomarves, Jumat (18/8) lalu.
Dia juga meminta bahwa gedung tinggi terutama Pemprov DKI, Kementerian, dan BUMN untuk melakukan water mist.
Water mist dilakukan sebagai salah satu upaya mengurangi polusi udara yang saat ini sangat tinggi.
“Jadi, sudah bersepakatan semuanya gedung tinggi di DKI Jakarta akan melakukan itu. Nanti misal satu hari berapa kali. Itu sedang kami bahas nih,“ kata dia. (mcr4/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi