jpnn.com, ACEH - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) bersama PT. Pos Indonesia (Persero) meluncurkan Prangko Seri PLBN Tahun 2022, di Gedung Anjong Mon Mata Banda Aceh.
Prangko Seri PLBN Tahun 2022 mengambil latar PLBN Aruk di Provinsi Kalimantan Barat, PLBN Motaain di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan PLBN Skouw di Provinsi Papua.
BACA JUGA: Ganjar-Sandi di Pilpres 2024, Bakal jadi Kombinasi Ideal dan Saling Melengkapi Â
Peluncuran Prangko Seri PLBN Tahun 2022 ditandai dengan Pengiriman Kartu Pos menggunakan Prangko Seri PLBN oleh Menko Polhukam Mahfud MD, Mendagri Tito Karnavian, serta Pj Gubernur Aceh disaksikan oleh Direktur Utama Pos Indonesia Faizal R. Djoemadi.
Pengabadian potret tiga PLBN dalam bentuk prangko merupakan salah satu cara untuk menunjukkan kedaulatan NKRI di wilayah perbatasan.
BACA JUGA: UMKM ASABRI Jayapura Meriahkan Acara Akhlak Festival 2022
Ketiga PLBN ini dipilih untuk diabadikan dalam prangko karena menjadi lokasi pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2021, tentang percepatan pembangunan ekonomi pada kawasan perbatasan negara di Aruk, Motaain dan Skouw.
Penerbitan Pangko Seri PLBN Tahun 2022 merupakan hasil kolaborasi antara BNPP RI, Kemenkominfo, Pos Indonesia, Peruri, serta Pokjonas Prangko.
BACA JUGA: Sun Life Indonesia Salurkan Bantuan untuk Anak-anak Korban Gempa di Cianjur
Prangko Seri PLBN dicetak dalam bentuk Fullsheet dan Sampul Hari Pertama (SHP), setiap keping Prangko memiliki kopur 3500.
Faizal mengungkapkan kebanggaannya karena turut memberi andil dalam menjaga kedaulatan NKRI khususnya di wilayah perbatasan melalui peluncuran Prangko ini.
“Prangko merupakan salah satu identitas negara, apalagi jika Prangko itu memuat situs atau bangunan untuk menegaskan wilayah kedaulatannya. Selain lewat Prangko Seri PLBN ini, Pos Indonesia sendiri memiliki Kodepos yang juga merupakan penunjuk wilayah kedaulatan Indonesia," terang Faizal.
Kodepos digunakan untuk mengklasifikasikan pemetaan wilayah. Sistem pengkodean ini merupakan solusi dari banyaknya nama jalan maupun wilayah yang memiliki kesaamaan.
Suatu daerah yang sudah memiliki Kodepos menandakan bahwa daerah tersebut merupakan wilayah resmi NKRI.
“Kodepos juga mempunyai fungsi administratif untuk perlindungan wilayah NKRI. Dari 17.504 pulau di Indonesia, terdapat 104 pulau yang dikategorikan sebgai pulau terluar sedangkan 17.400 pulau lainnya sudah dihuni. Salah satu hal yang dapat menunjukkan kedaulatan kita di wilayah-wilayah ini ialah keberadaan Kodeposnya,” seru Ketua Pengarah BNPP RI Mahfud MD.(chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Yessy Artada