JAKARTA - Inflasi tahun ini diperkirakan bisa tembus hingga delapan persen, atau diatas asumsi APBN-P 2013 sebesar 7,2 persen sebagai dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pekan lalu. Namun angka itu bisa ditekan kalau jalur distribusi bahan pangan diperlancar.
"Untuk menekan inflasi jalur distribusi pangan harus dipangkas, jangan terlalu panjang. Di sejumlah daerah, saya melihat prosesnya masih terlalu panjang, dari produsen atau importir hingga ke pasar itu bisa melalui berbagai pihak. Itu yang harus dipotong sehingga harga yang sampai ke masyarakat tidak terlampau tinggi," ujar Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN), Aviliani kemarin (25/6).
Dalam hal ini, Avi menilai peran Pemerintah Daerah (Pemda) sangat penting untuk menjaga kestabilan harga pangan. Dengan mengetahui jalur distribusi bahan pangan, diharapkan Pemda dapat mengambil langkah efektif untuk meng-intervensi pasar.
"Pemda harus mempelajari dan mengetahui distribusi bahan pokok, yang merupakan salah satu komponen penting dalam inflasi," tegasnya.
Pemerintah baru saja menaikkan harga BBM Sabtu (22/6) pukul 00.00 WIB. Premium naik dari Rp 4.500 per liter menjadi Rp 6.500 per liter, sementara solar naik dari Rp 4.500 per liter menjadi Rp 5.500 per liter.
Hal itu diprediksi akan mendongkrak harga-harga kebutuhan pokok seiring meningkatnya biaya distribusi."Pemerintah pusat dan Daerah harus bersinergi untuk menekan inflasi, supaya bisa mencapai target 7,2 persen" sarannya.
Pemda perlu dilibatkan karena inflasi di daerah merupakan parameter penting inflasi nasional. Dengan lancarnya jalur distribusi pangan diharapkan inflasi di daerah dapat terjaga.
"Saya melihat Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu daerah yang berhasil memetakan jalur distribusi bahan pokok, sehingga mudah untuk memotong jalurnya sebagai upaya untuk menekan harga pangan," sebutnya.
Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Soeroyo Aliomoeso mengaku terus berusaha menjaga agar jalur distribusi pangan tidak terhambat, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri.
Apalagi pemerintah menetapkan mulai tanggal 4 Agustus hingga 8 Agustus, truk barang dilarang melintas. "Tentu saja yang untuk pengangkut bahan pangan, BBM dan beberapa yang penting lain tetap diperbolehkan," tukasnya.
Hanya saja dia mengakui masih ada sejumlah titik kemacetan yang berpotensi menganggu arus distribusi bahan pangan. Pihaknya berharap seluruh infrastruktur jalan pada H-10 sudah siap sehingga tidak menganggu arus mudik dan jalur distribusi pangan ke sejumlah wilayah.
Pemda juga perlu menertibkan sejumlah pasar tumpah yang berpotensi menyebabkan kemacetan."Pasokan sembilan bahan pokok harus terus dimonitor, jangan sampai distribusinya terganggu," jelasnya. (wir)
"Untuk menekan inflasi jalur distribusi pangan harus dipangkas, jangan terlalu panjang. Di sejumlah daerah, saya melihat prosesnya masih terlalu panjang, dari produsen atau importir hingga ke pasar itu bisa melalui berbagai pihak. Itu yang harus dipotong sehingga harga yang sampai ke masyarakat tidak terlampau tinggi," ujar Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN), Aviliani kemarin (25/6).
Dalam hal ini, Avi menilai peran Pemerintah Daerah (Pemda) sangat penting untuk menjaga kestabilan harga pangan. Dengan mengetahui jalur distribusi bahan pangan, diharapkan Pemda dapat mengambil langkah efektif untuk meng-intervensi pasar.
"Pemda harus mempelajari dan mengetahui distribusi bahan pokok, yang merupakan salah satu komponen penting dalam inflasi," tegasnya.
Pemerintah baru saja menaikkan harga BBM Sabtu (22/6) pukul 00.00 WIB. Premium naik dari Rp 4.500 per liter menjadi Rp 6.500 per liter, sementara solar naik dari Rp 4.500 per liter menjadi Rp 5.500 per liter.
Hal itu diprediksi akan mendongkrak harga-harga kebutuhan pokok seiring meningkatnya biaya distribusi."Pemerintah pusat dan Daerah harus bersinergi untuk menekan inflasi, supaya bisa mencapai target 7,2 persen" sarannya.
Pemda perlu dilibatkan karena inflasi di daerah merupakan parameter penting inflasi nasional. Dengan lancarnya jalur distribusi pangan diharapkan inflasi di daerah dapat terjaga.
"Saya melihat Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu daerah yang berhasil memetakan jalur distribusi bahan pokok, sehingga mudah untuk memotong jalurnya sebagai upaya untuk menekan harga pangan," sebutnya.
Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Soeroyo Aliomoeso mengaku terus berusaha menjaga agar jalur distribusi pangan tidak terhambat, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri.
Apalagi pemerintah menetapkan mulai tanggal 4 Agustus hingga 8 Agustus, truk barang dilarang melintas. "Tentu saja yang untuk pengangkut bahan pangan, BBM dan beberapa yang penting lain tetap diperbolehkan," tukasnya.
Hanya saja dia mengakui masih ada sejumlah titik kemacetan yang berpotensi menganggu arus distribusi bahan pangan. Pihaknya berharap seluruh infrastruktur jalan pada H-10 sudah siap sehingga tidak menganggu arus mudik dan jalur distribusi pangan ke sejumlah wilayah.
Pemda juga perlu menertibkan sejumlah pasar tumpah yang berpotensi menyebabkan kemacetan."Pasokan sembilan bahan pokok harus terus dimonitor, jangan sampai distribusinya terganggu," jelasnya. (wir)
BACA ARTIKEL LAINNYA... BI Ancam Bank Nakal
Redaktur : Tim Redaksi