jpnn.com, JAKARTA - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) meminta pemerintah menaati Peraturan Pemerintah (PP) 11/2017 tentang Manajemen PNS yang sudah ditetapkan pada Apri lalu.
Salah satu aturan dalam PP itu adalah tidak mengizinkan alih status TNI/Polri ke jabatan sipil.
BACA JUGA: CATAT! Tak Ada Lagi Alih Status TNI dan Polri ke Sipil
"PP Manajemen PNS dibuat untuk menertibkan mekanisme penempatan jabatan pimpinan tinggi (JPT). Selama ini, pengisiannya kan nggak fair dan intervensinya terlalu kuat. Dengan PP 11/2017 itu, aturan mainnya lebih diperketat jadi tidak bisa seenaknya," ungkap Komisioner KASN Tasdik Kinanto di Jakarta, Jumat (18/8).
Sementara itu, Ketua KASN Sofyan Effendi mengatakan, keluarnya PP Manajemen PNS membuat TNI dan Polri tidak bisa leluasa menjadi pejabat tinggi di instansi sipil.
BACA JUGA: TNI Harus Jadi Perekat Kemajemukan Bangsa
Mereka harus pensiun terlebih dahulu. Setelah itu, mereka bisa ikut melamar bersama yang lainnya.
"Ada beberapa alasan mengapa aturannya diperketat. Salah satunya ingin melindungi karier PNS sipil. Selain itu juga mencegah intervensi atau serbuan prajurit TNI dan Polri di instansi sipil. Jadi, tidak ingin mengulang masa lalu," terangnya.
BACA JUGA: Kerugian Negara Pembelian Helikopter AW Tidak Jelas
Walaupun begitu, tambah Tasdik, ada beberapa instansi sipil yang bisa diisi prajurit TNI/polri sebagaimana tercantum dalam UU TNI dan UU Polri.
Misalnya, kepala Basarnas, kepala BNN, Polhukam, dan lain-lain.
Namun, sesuai PP 11/2017, batas usia pensiunnya tetap merujuk pada ketentuan TNI/Polri.
"Jadi, mereka BUP-nya tidak 60, tetapi sama dengan BUP TNI/Polri. Memang harus diatur pola karier untuk sipil dan aparat keamanan. Masing-masing punya undang-undangnya sendiri," tandasnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Penyidikan Kasus Heli AW 101 Terburu-buru dan Dipaksakan
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad