jpnn.com, JAKARTA - Dukungan untuk pasangan Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Mahfud MD bermunculan.
Kali ini, dukungan tersebut datang dari Persatuan Purnawirawan (PP) Polri. Keputusan itu diambil setelah rapat kerja pusat (Rakerpus) PP Polri di Darmawangsa, Jakarta Selatan.
BACA JUGA: 2024 Pertarungan Pendekar Politik Seperti Anies dan Ganjar, Maaf Gibran Belum Termasuk
Adapun deklarasi dukungan kepada paslon capres-cawapres itu disampaikan oleh Mantan Wakapolri sekaligus Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Komjen (Purn.) Gatot Eddy Pramono.
"Dukungan PP Polri sampai dengan tiga ranting kepada Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD,” kata Gatot, hari Selasa (31/10).
BACA JUGA: Genjot Produktivitas Pertanian, Ganjar Bicara Pentingnya Peran Petani Milenial
Gatot Eddy mengungkapkan bahwa dalam rapat tersebut dihadiri oleh semua pengurus PP Polri dari pusat hingga daerah, sementara perwakilan lainnya bergabung melalui zoom.
Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud itu menyatakan bahwa PP Polri akan melakukan deklarasi dan konsolidasi dukungan di berbagai daerah.
BACA JUGA: Usbat Ganjar Berupaya Memakmurkan Musala Nurul Jadid di Asahan
"Nanti ada lagi di daerah-daerah, ke daerah-daerah nanti, akan datang ke daerah-daerah nanti,” ucap Gatot.
Gatot Eddy bahkan menyampaikan bahwa PP Polri tidak akan tanggung-tanggung dalam menyampaikan deklarasi tersebut.
Dia menyebut bahwa organisasi itu pun akan turun langsung ke lapangan sampai ke level akar rumput dalam menyosialisasikan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
Mantan Wakapolri itu juga menegaskan bahwa dukungan PP Polri kepada Ganjar-Mahfud tidak melanggar aturan karena purnawirawan memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden.
"Mereka sudah purna menyelesaikan tugasnya dan mereka mempunyai hak untuk memilih dan hak juga untuk dipilih. Mereka berhak juga menjadi anggota legislatif,” tuturnya.
Meskipun demikian, Gatot menekankan bahwa PP Polri tidak akan memaksa para purnawirawan untuk memilih Ganjar-Mahfud dalam Pilpres 2024.
Mereka memahami bahwa perbedaan pilihan adalah suatu kepastian dalam Pemilu, sehingga itu adalah hak masing-masing individu dan tidak boleh dipaksakan.
“Perbedaan pilihan itu hal wajar dalam satu pemilu, tetapi jangan sampai menimbulkan suatu gesekan, konflik yang berdampak pada integrasi bangsa," jelasnya. (jlo/jpnn)
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh