PPATK Curigai Transaksi Keuangan Kemenag

JAKARTA - Kementerian Agama kembali menjadi sorotan. Kali ini Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) menyoroti sejumlah transaksi mencurigakan yang terjadi di kementerian yang dipimpin Suryadharma Ali itu.

Ketua PPATK, Muhammad Yusuf mengungkapkan, pihaknya melihat penyelenggaraan ibadah haji yang dikelola Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Kementerian Agama tidak dilakukan secara transparan. Bahkan PPATK menganggap ada yang mencurigakan.

Menurutnya, seriap tahun jemaah haji asal Indonesia ditempatkan jauh dari Masjidil Haram. Padahal, katanya, PPATK sejak 2004 mencatat ada dana Rp 80 triliun dari uang Biaya Penyeenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang bunganya sekitar Rp 2,3 triliun. "Kalau ini dibelikan apartemen di Saudi Arabia atau Mekkah, mungkin jemaah kita tidak akan susah," ujar Yusuf dalam jumpa pers di kantornya, Rabu (2/1).

Selain itu, ada juga beberapa dugaan penyimpangan diKemenag yang ditemukan PPATK.  Yusuf mencontohkan transaksi penggunaan dana BPIH untuk renovasi bangunan kantor. Padahal, sebutnya, untuk pembangunan telah disediakan di pos APBD maupun APBN.

Hal yang sama juga terjadi ketika membeli kendaraan operasional. Pembelian menggunakan dana BPIH bukan APBN. "Kok bukan dari uang kementerian. Kita mencium keras bahwa di situ ada penyimpangan," jelasnya.

PPATK juga mencurigai oknum di Kemenag yang  membeli valuta asing (valas) dalam jumlah besar dan terus menerus.  "Kenapa kok orang ini terus dan beli valasnya di mana? Dilakukan survei juga, jangan-jangan pedagang valasnya lebih murah harganya," sambung Yusuf.

Masih terkait uang haji, PPATK juga menyoroti bank yang dipilih Kemenag untuk menyimpanan ONH. Bank yang dipilih untuk menyimpan ONH itu seharusnya dijelaskan juga dijelaskan ke publik, sebab hal itu berpengaruh dalam besaran bunga simpanan.

Yusuf menambahkan, dugaan penyimpangan ini sudah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ditelusuri. "Kami tidak melihat parameter bank itu. Kami minta standarisasi, kenapa misalnya pilih bank X bukan Y. Kita berharap ada transparansi penggunaannya itu. Termasuk pembelian vallas, baik untuk uang saku para jemaah, biaya catering dan pesawat. Kita mau semuanya jelas. Selama ini kita temukan hanya bundel," pungkasnya.(flo/jpnn)