JAKARTA - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Muhammad Yusuf menyatakan bahwa pihaknya tidak dalam kapasitas mendukung pencalonan Agus Martowardojo sebagai calon Gubernur Bank Indonesia (BI). Sebab, kapasitas PPATK hanya menyerahkan laporan dan analisis transaksi keuangan terkait pencalonan Agus untuk menjadi pengganti Darmin Nasution di BI.
"Kami lebih bersifat independen dalam pencalonan Pak Agus sebagai calon Gubernur BI," ujar Yusuf saat ditemui usai rapat internal dengan Komisi XI DPR, mengenai masukan tentang calon Deputi Gubernur BI di DPR, Senayan, Jakarta (13/3).
Yusuf menambahkan, terkait pemilihan Gubernur BI itu PPATK hanya menjadi analis transaksi keuangan yang melibatkan Agus. "Apakah Agus memiliki rekening transaksi yang mencurigakan atau tidak", terangnya.
Hanya saja Yusuf enggan membeber transaksi keuangan Agus. "Rapat ini sudah disepakati untuk tidak boleh ngomong soal itu," pungkas bekas jaksa itu.
Sedangkan Wakil Ketua Komisi XI DPR, Harry Azhar Aziz menyatakan, tidak ada transaksi keuangan mencurigakan yang melibatkan Agus. "Kesimpulannya aman-aman saja untuk saat ini. Tidak ada transaksi yang mencurigakan sesuai dengan data base yang diberikan oleh PPATK", ucap Harry.
Sementara mengenai keterkaitan Agus dalam proyek Hambalang, Harry mengatakan bahwa kasus tersebut tidak masuk dalam data PPATK. "Kita tidak tahu database di luar PPATK, seperti perbankan, pajak, kemudian transaksi luar negeri yang dengan 120 negara, itu tidak terlihat," pungkasnya.
Sebelumnya Komisi XI DPR telah menetapkan fit and proper test calon Gubernur BI akan digelar pada 25 Maret mendatang. Namun, sebelum Agus menjalani uji kelayakan dan kepatutan tersebut, DPR akan menggelar public hearing guna meminta masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Intelijen Negara (BIN), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kawasan Industri Jangan Hanya Terpusat di Jawa
Redaktur : Tim Redaksi