JAKARTA - Penerimaan peserta didik baru (PPDB) di sejumlah daerah kacau balau. Tidak hanya masalah penggunaan sistem online namun juga sistem rangking yang dinilai orangtua siswa tidak adil.
Sekretaris Jenderal Federasi Guru Indonesia (FSGI) retno Listyarti mengatakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penanggungjawab PPDB online mestinya tidak lepas tangan ketika dunia pendidikan dilanda kekisruhan.
"PPDB memang otonomi daerah, pola dan sistemnya bisa berbeda-beda setiap daerah. Meski demikian, jika terjadi kekisruhan Kemdikbud mestinya bertanggungjawab, bukan lepas tangan," kata Retno dikonfirmasi JPNN.COM di Jakarta, Rabu (26/6).
Dia mengaku dalam proses PPDB tahun ini FSGI menerima laporan dari berbagai daerah, seperti ada laporan ke bahwa di Bekasi dan di Bandung diduga ada praktik-praktik jual beli kursi meski pendaftarannya sudah online.
Mestinya, kata Retno, hal seperti ini bisa diantisipasi, misalnya dengan membuat rambu-rambu atau SOP (standard operational procedure) berprinsip pada keterbukaan dan keadilan.
"Jangan sampai ada dugaan karena ini proyek "kering" lantas Kemdikbud jadi enggan menanganinya secara serius," guru yang vokal mengritik kebijakan pendidikan yang menurutnya tidak adil.
Ditambahkan dia, model perangkingan yang dilakukan dalam proses PPDB di tingkat SMP dan SMA sederajat dilakukan karena terbatasnya daya tampung sekolah jika dibandingkan dengan jumlah peminat ke sekolah negeri.
"Yang harus dilakukan pemerintah semestinya menambah jumlah sekolah negeri untuk SMA/SMK karena angka putus sekolah sangat besar di jenjang ini," pungkasnya.(fat/jpnn)
Sekretaris Jenderal Federasi Guru Indonesia (FSGI) retno Listyarti mengatakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penanggungjawab PPDB online mestinya tidak lepas tangan ketika dunia pendidikan dilanda kekisruhan.
"PPDB memang otonomi daerah, pola dan sistemnya bisa berbeda-beda setiap daerah. Meski demikian, jika terjadi kekisruhan Kemdikbud mestinya bertanggungjawab, bukan lepas tangan," kata Retno dikonfirmasi JPNN.COM di Jakarta, Rabu (26/6).
Dia mengaku dalam proses PPDB tahun ini FSGI menerima laporan dari berbagai daerah, seperti ada laporan ke bahwa di Bekasi dan di Bandung diduga ada praktik-praktik jual beli kursi meski pendaftarannya sudah online.
Mestinya, kata Retno, hal seperti ini bisa diantisipasi, misalnya dengan membuat rambu-rambu atau SOP (standard operational procedure) berprinsip pada keterbukaan dan keadilan.
"Jangan sampai ada dugaan karena ini proyek "kering" lantas Kemdikbud jadi enggan menanganinya secara serius," guru yang vokal mengritik kebijakan pendidikan yang menurutnya tidak adil.
Ditambahkan dia, model perangkingan yang dilakukan dalam proses PPDB di tingkat SMP dan SMA sederajat dilakukan karena terbatasnya daya tampung sekolah jika dibandingkan dengan jumlah peminat ke sekolah negeri.
"Yang harus dilakukan pemerintah semestinya menambah jumlah sekolah negeri untuk SMA/SMK karena angka putus sekolah sangat besar di jenjang ini," pungkasnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kabalitbang Kemdikbud Akhirnya Dicopot
Redaktur : Tim Redaksi