jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Johan Rosihan mengatakan perlu mengevaluasi total terhadap perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.
Sebab menurutnya, rakyat akan mengikui saja kebijakan pemerintah namun kita berharap pemerintah bersikap jujur menyampaikan kepada rakyat apa target perpanjangan tersebut.
BACA JUGA: Masih PPKM Darurat, Polisi di Daerah Ini Bagikan 400 kg Beras per Hari
“Apa terobosan yang akan dilakukan serta mampukah pemerintah memberi jaminan perubahan kondisi dari kebijakan perpanjangan PPKM tersebut,” ucap Johan di Jakarta, Jumat (24/7).
Dia juga mengatakan jika perpanjangan PPKM tersebut tidak ada hasilnya maka buat apa diperpanjang dengan berbagai istilah yang terus berganti namun terkadang substansinya tidak tercapai.
BACA JUGA: Politikus PAN Ini Merespons Rencana Relaksasi PPKM Darurat, Begini Kalimatnya
Politikus PKS ini meminta pemerintah memberi kejelasan jaminan dan kompensasi apa yang diberikan kepada rakyat yang sekarang kondisi kehidupan rakyat makin susah, harus ada solusi dari pemerintah agar kebutuhan hidup rakyat dapat terpenuhi.
Dia mengatakan kebijakan bantuan agar tepat sasaran dengan sistem pengawasan yang efektif akan jauh lebih penting daripada berbagai istilah yang terus bergonta-ganti.
BACA JUGA: Alhamdulillah, Ada Kabar Baik Lagi dari Menkeu soal Kartu Sembako, Begini...
Anggota Komisi IV DPR itu menegaskan jika pemerintah berkomitmen ingin melakukan penurunan mobilitas dan aktivitas masyarakat selama PPKM Darurat, harus jelas targetnya misalnya 70 persen penduduk harus di dalam rumah dan di luar rumah maksimum 30 persen. Oleh karena itu, diperlukan ketegasan berbasis kebijakan karantina wilayah, sehingga untuk itu harus ada kompensasi bagi 70 persen penduduk yang tidak bisa keluar rumah dan mesti ada kebijakan bagi pencari nafkah harian.
“Dengan demikian diharapkan ada capaian penurunan kasus positif dengan penurunan mobilitas masyarakat melalui jaminan kebutuhan pokok dan kebutuhan pangan seluruh masyarakat yang wajib tinggal di rumah saja,” ujar Johan.
Wakil rakyat dari dapil NTB 1 ini berharap seluruh bantuan sosial termasuk bantuan sembako, beras dan sebagainya agar benar-benar mencapai target sasaran yang tepat. Terutama tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat orang yang sangat membutuhkan bantuan dengan jumlah yang mencukupi kebutuhannya selama masa PPKM Darurat ini.
“Jadi, bantuan sosial ini bersifat memberikan kepastian agar rakyat tidak keluar rumah, sebab jika bantuannya kurang apalagi terlambat maka secara manusiawi pasti akan keluar rumah untuk mencari pendapatan,” ujar Johan.
Johan menilai selama ini program bantuan pemerintah belum memenuhi target membantu masyarakat yang terkena dampak PPKM Darurat.
Dia mencontohkan program bantuan beras kepada masyarakat yang dialokasikan sebanyak 11 ribu ton beras dengan pembagian 1 KK sebanyak 10 kg untuk bantuan se-Jawa Bali selama PPKM Darurat, namun bantuan itu hanya ditargetkan menyasar 30 persen orang miskin dari data jumlah penduduk miskin se-Jawa Bali yang mencapai 14.948.960 jiwa. Oleh karena itu, tidak berdampak signifikan untuk memenuhi kebutuhan beras rakyat miskin seluruh Jawa Bali.
Anggota Legislatif yang berasal dari Pulau Sumbawa NTB ini sangat prihatin dengan perkembangan kasus Covid-19 di tanah air yang menunjukkan peningkatan kasus sebesar 44,04 persen dibanding sebelum PPKM Darurat dengan kasus konfirmasi harian mencapai 36.197 kasus.
“Saya berharap pemerintah memperkuat sistem pelayanan kesehatan dan memperbaiki tingkat kepatuhan masyarakat dengan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pangan dan kebutuhan pokok sebagai wujud tanggung jawab negara terhadap keselamatan rakyatnya,” kata Johan Rosihan.(jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi