jpnn.com, JAKARTA - Pemberlakuan PPKM Darurat sejak 3 Juli hingga 20 Juli 2021 diharapkan dapat menurunkan jumlah penularan Covid-19 di Jawa- Bali.
Salah satu alasan dilaksanakannya PPKM Darurat adalah untuk menekan angka penularan COVID-19 di lingkungan keluarga.
BACA JUGA: KPCPEN Ingatkan Pemda Jangan Menurunkan Positivity Rate dengan Mengurangi Testing
Staf Ahli Menteri BIdang Hukum Kementerian Dalam Negeri Eko Prasetyanto Purnomo mengatakan, ada sejumlah hal penting dalam PPKM Darurat yang bisa mempengaruhi aktivitas masyarakat.
“Mempengaruhi dalam bekerja, belajar, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk wilayah yang menerapkan PPKM Darurat, perkantoran yang non-esensial wajib melakukan WFH atau bekerja di rumah 100 persen,” ujar dia dalam dialog produktif yang diselenggarakan oleh KPCPEN, Rabu (7/7).
BACA JUGA: Ketua KPCPEN: Sumbar, Jambi, dan Yogyakarta Paling Tertib Prokes Covid-19
Menurut dia, PPKM Darurat memang harus dilakukan secara bersama, hal tersebut untuk memutus mata rantai corona. Perlu pemahaman semua pihak untuk bisa mengendalikan diri sehingga semuanya bisa saling menghindari penularan.
“Bisa dilihat sekarang semuanya meningkat, bahkan ada rumah sakit yang sudah kewalahan mengendalikan lonjakan kasus Covid-19,” bebernya.
BACA JUGA: KPCPEN: Indonesia Salah Satu Negara Terbanyak Melakukan Vaksinasi Covid-19
Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra menjelaskan, sosialisasi harus terus dilakukan kepada masyarakat untuk tetap mematuhi PPKM Darurat. Terutama dari para tokoh masyarakat.
“Jadi, sosialisasi skala mikro sehingga tujuan dari PPKM darurat ini bisa maksimal,” tegasnya.
Dia pun mengimbau setiap daerah juga sudah harus melakukan tes Covid-19 secara acak di tempat keramaian.
Melalui tes acak ini, masyarakat malas atau berpikir dua kali untuk keluar rumah. karena tipikal masyarakat Indonesia sangat malas bila harus dilakukan testing.
Walikota Bogor Bima Arya menegaskan, PPKM Darurat ini sebenarnya adalah untuk menegaskan pentingnya protokol kesehatan kepada masyarakat yang selama ini abai.
Abai terhadap protokol tidak hanya membahayakan diri sendiri melainkan lingkungan di sekelilingnya.
“Kalau di tempat saya di Bogor, seluruh SKPD dan kepala dinas kami bagi di berbagai kewilayahan. Pada intinya harus melakukan terobosan, harus aktif untuk bisa mengurangi penyebaran virus ini,” katanya. (cuy/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan