jpnn.com, JAKARTA - Perkumpulan Profesi Likuidator Indonesia (PPLI) berencana akan mengajukan uji materi terhadap UU tentang Perseroan Terbuka (UU PT) dan sejumlah undang-undang lainnya ke Mahkamah Mahkamah Konstitusi. Pengajuan uji materi tersebut dalam upaya untuk mempertegas makna dan kedudukan hukum likuidator di Indonesia.
"Akhir tahun ini, PPLI akan mengajukan uji materi di MK terhadap UU PT dan UU lainnya terkait dalam upaya memaknai likuidator itu seperti apa,” kata Presiden Perkumpulan Profesi Likuidator Indonesia (PPLI), M Achsin dalam sambutannya pada acara Inaugurasi Likuidator Indonesia di Jakarta, Selasa (17/10).
BACA JUGA: MK Diminta Cegah Manipulasi Pemilu 2019, Nih Caranya
Menurut M Achsin, dalam uji materi nantinya, PPLI juga perlu memberikan tafsir terhadap posisi dan kedudukan hukum likuidator di Indonesia. Ia berharap legalitas likuidator dapat semakin kuat di masa mendatang.
Pada kesempatan itu, M Achsin mendorong untuk mendorong pembentukan likuidaator di sejumlah wilayah seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur. Untuk diketahui, untuk membentuk kordinator wilayah di suatu daerah membenthkan minimal 15 anggota PPLI.
BACA JUGA: MK Beri Kepastian Hukum untuk Angkutan Online
Menurutnya, likuidator di negara lain memiliki keuatan yan lebih besar dibanding kurator. Pasalnya, kendali utama berada di tangan likuidator.
Ketua Dewan Sertifikasi PPLI, Nasrullah Nawawi juga menambahkan ada kebutuhan dari semua pihak untuk mengetahui pentingnya likuidator.
BACA JUGA: Yakinlah, MK Akan Batalkan Presidential Threshold
Nasrullah berpesan kepada seluruh anggota PPLI untuk menjaga nama baik profesi likuidator.
Dalam kesempatan itu, Ketua Dewan Pembina PPLI Jimly Asshiddiqie mengambil sumpah kepada para anggota PPLI.
Tampak juga hadir dalam acara ini di antaranya Wakil Sekjen PPLI sekaligus Ketua Panitia Pendidikan dan Pelatihan Calon Profesional Likuidator Indonesia Anton Silalahi, dan Anggota Dewan Kerja Sama dan Public Campign PPLI, Maruli Tua Silaban serta anggota PPLI yang berasal dari berbagai profesi dan daerah.(fri/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Putusan MK Belum Pengaruhi Penetapan Gubernur DIY 2017-2022
Redaktur & Reporter : Friederich