JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI Hasrul Azwar mengatakan bentrok yang terjadi di Sukarejo, Kendal, Jawa Tengah, bukan semata-mata kesalahan Front Pembela Islam (FPI). Menurut Hasrul, ada kesalahan aparat kepolisian yang membiarkan praktik judi dan prostitusi di bulan Ramadan.
“Ini sudah ada togel, ada prostitusi di bulan Ramadan. Polisi kemana? Kan susah ini bicaranya. Ada kelompok masyarakat tidak suka kegiatan itu berlangsung di bulan Ramadan. Jadi, jangan lihat hanya kejadiannya, tapi lihat juga latar belakangnya,” kata Hasrul Azwar, di Jakarta, Jumat (19/7).
Lebih lanjut Hasrul mempertanyakan lalainya polisi dalam mengawasi segala penyakit masyarakat yang ada. “Ini sebenarnya polisi tidak tahu atau justru membiarkan?” tanya Wakil Ketua Umum Partai PPP ini.
Saat polisi tidak ada di tengah masyarakat, lanjut Hasrul, sekelompok orang berpikiran untuk melakukan “jihad” saat bulan puasa. Akhirnya, tindakan main hakim sendiri terjadi di Sukarejo.
“Kami sesalkan peristiwa ini, tapi kami berharap ada kegigihan dari aparat untuk berantas penyakit masyarakat ini,” harapan dia.
Meski sudah ada Undang-Undang Ormas yang baru saja disahkan, ia mengingatkan aparat tidak gegabah memberikan sanksi kepada FPI.
“Dengar dululah kasus ini dengan tuntas, dilakukan pengusutan yang mendalam. Yang terpenting, pengusutan tidak hanya menyangkut peristiwa yang terjadi, tapi bagaimana latar belakangnya,” saran Ketua Fraksi PPP DPR itu. (fas/jpnn)
“Ini sudah ada togel, ada prostitusi di bulan Ramadan. Polisi kemana? Kan susah ini bicaranya. Ada kelompok masyarakat tidak suka kegiatan itu berlangsung di bulan Ramadan. Jadi, jangan lihat hanya kejadiannya, tapi lihat juga latar belakangnya,” kata Hasrul Azwar, di Jakarta, Jumat (19/7).
Lebih lanjut Hasrul mempertanyakan lalainya polisi dalam mengawasi segala penyakit masyarakat yang ada. “Ini sebenarnya polisi tidak tahu atau justru membiarkan?” tanya Wakil Ketua Umum Partai PPP ini.
Saat polisi tidak ada di tengah masyarakat, lanjut Hasrul, sekelompok orang berpikiran untuk melakukan “jihad” saat bulan puasa. Akhirnya, tindakan main hakim sendiri terjadi di Sukarejo.
“Kami sesalkan peristiwa ini, tapi kami berharap ada kegigihan dari aparat untuk berantas penyakit masyarakat ini,” harapan dia.
Meski sudah ada Undang-Undang Ormas yang baru saja disahkan, ia mengingatkan aparat tidak gegabah memberikan sanksi kepada FPI.
“Dengar dululah kasus ini dengan tuntas, dilakukan pengusutan yang mendalam. Yang terpenting, pengusutan tidak hanya menyangkut peristiwa yang terjadi, tapi bagaimana latar belakangnya,” saran Ketua Fraksi PPP DPR itu. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... BK Segera Panggil Priyo dan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi
Redaktur : Tim Redaksi