JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjend) DPP PPP, Romahurmuziy menyatakan bahwa sudah saatnya diberlakukan akreditasi terhadap semua lembaga survei yang hasilnya dipublikasikan ke publik. Menurutnya, publik harus mendapat informasi yang benar tentang hasil survei, karena menjelang Pemilu 2014 makin marak lembaga survei yang menyodorkan beragam hasil survei tentang elektabilitas partai politik.
"Perbedaan yang siginifikan terhadap hasil survei yang mengukur elektabilitas pada akhirnya akan membuat hasil survei itu tidak dipercaya publik. Karena itu, inilah saatnya diberlakukan akreditasi terhadap semua lembaga survei yang hasilnya akan diumumkan ke publik," kata Romahurmuzy, di Jakarta, Rabu (17/7).
Dalam banyak kasus, lanjut pria yang dikenal dengan sapaan Romi itu, ada lembaga survei yang dipesan oleh pihak-pihak tertentu untuk satu kepentingan politik tertentu. Akibatnya, lembaga survei bekerja secara tidak profesional lagi.
“Dengan akreditasi, maka akuntabilitas hasil survei dapat dipertanggungjawabkan, sehingga publikasinya dapat dijadikan edukasi bagi masyarakat. Seringnya publikasi berbeda-beda dari survei yang dilakukan pada periode dan sampling yang sama, menjadikan hasil survei seperti sampah informasi yang memenuhi ruang informasi publik,” tegas Romi.
Pria yang juga Ketua Komisi IV DPR itu menambahkan, sudah semestinya lembaga survei menjadi alat analisis secara ilmu pengetahuan dan bukan sekedar jadi alat publikasi pembentuk opini publik. Menurutnya, indikasi keberadaan lembaga survei sebagai alat pembentuk opini itu bisa terlihat dari bermunculannya lembaga-lembaga survei secara sporadis dengan berbagai nama.
"Sedangkan indikasi rendahnya kualitas survei nampak dari beragamnya hasil survei terhadap satu persoalan yang sama. Karenanya, komunitas lembaga survei perlu menyepakati akreditasi dirinya sendiri, untuk mengembalikan survei sebagai alat ukur yang bermartabat," sarannya. (fas/jpnn)
"Perbedaan yang siginifikan terhadap hasil survei yang mengukur elektabilitas pada akhirnya akan membuat hasil survei itu tidak dipercaya publik. Karena itu, inilah saatnya diberlakukan akreditasi terhadap semua lembaga survei yang hasilnya akan diumumkan ke publik," kata Romahurmuzy, di Jakarta, Rabu (17/7).
Dalam banyak kasus, lanjut pria yang dikenal dengan sapaan Romi itu, ada lembaga survei yang dipesan oleh pihak-pihak tertentu untuk satu kepentingan politik tertentu. Akibatnya, lembaga survei bekerja secara tidak profesional lagi.
“Dengan akreditasi, maka akuntabilitas hasil survei dapat dipertanggungjawabkan, sehingga publikasinya dapat dijadikan edukasi bagi masyarakat. Seringnya publikasi berbeda-beda dari survei yang dilakukan pada periode dan sampling yang sama, menjadikan hasil survei seperti sampah informasi yang memenuhi ruang informasi publik,” tegas Romi.
Pria yang juga Ketua Komisi IV DPR itu menambahkan, sudah semestinya lembaga survei menjadi alat analisis secara ilmu pengetahuan dan bukan sekedar jadi alat publikasi pembentuk opini publik. Menurutnya, indikasi keberadaan lembaga survei sebagai alat pembentuk opini itu bisa terlihat dari bermunculannya lembaga-lembaga survei secara sporadis dengan berbagai nama.
"Sedangkan indikasi rendahnya kualitas survei nampak dari beragamnya hasil survei terhadap satu persoalan yang sama. Karenanya, komunitas lembaga survei perlu menyepakati akreditasi dirinya sendiri, untuk mengembalikan survei sebagai alat ukur yang bermartabat," sarannya. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sempit, Peluang Penempatan TKI di Eropa
Redaktur : Tim Redaksi