JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai rumah besar umat Islam tidak menutup diri kepada putra-putri terbaik bangsa dengan membuka seluas-luasnya kepada umat Islam untuk mendaftar sebagai calon presiden atau calon wakil presiden dari PPP.
"Kami membuka pintu kepada Mahfud MD, Jusuf Kalla dan kader Islam lainnya untuk mendaftar dalam Konvensi Capres/Cawapres PPP," ujar Wakil Ketua Fraksi PPP, Ahmad Yani dalam keterangan pers, Kamis (11/4).
Menurut Yani, alasan PPP membuka konvensi capres/cawapres karena tidak dibukanya ruang capres independen di konstitusi. "Pasangan capres/cawapres dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik," kata dia.
Selain itu Yani menerangkan, konvensi itu dilakukan sebagai jawaban atas kritik publik terhadap praktik oligarki partai. PPP sambung dia, wajib mendengar dan memperjuangkan aspirasi umat Islam.
Yani mengatakan, mekanisme konvensi saat ini masih disusun. Hanya saja, secara garis besar, para pendaftar konvensi capres/cawapres PPP melakukan sosialisasi di struktur partai di wilayah. Hasil dari wilayah-wilayah kemudian dibawa ke tingkat pusat.
Karenanya menurut Yani, menjadi tidak relevan soal presidential threshold (PT) karena capres/cawapres dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana secara tegas disebut dalam konstitusi. "Oleh karenanya, kita memiliki peluang 12 capres/cawapres," terangnya.
Yani menjelaskan, sikap partai-partai besar yang membatasi munculnya capres/cawapres alternatif dengan pembatasan melalui presidential threshold merupakan sikap anti-perubahan. Padahal, publik butuh pemimpin baru.
"Fenomena Jokowi dalam Pilkada DKI Jakarta menjadi contoh nyata perubahan diinginkan oleh publik. Kalau partai tidak membuka diri, maka rakyat akan meninggalkan partai politik," tandasnya. (gil/jpnn)
"Kami membuka pintu kepada Mahfud MD, Jusuf Kalla dan kader Islam lainnya untuk mendaftar dalam Konvensi Capres/Cawapres PPP," ujar Wakil Ketua Fraksi PPP, Ahmad Yani dalam keterangan pers, Kamis (11/4).
Menurut Yani, alasan PPP membuka konvensi capres/cawapres karena tidak dibukanya ruang capres independen di konstitusi. "Pasangan capres/cawapres dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik," kata dia.
Selain itu Yani menerangkan, konvensi itu dilakukan sebagai jawaban atas kritik publik terhadap praktik oligarki partai. PPP sambung dia, wajib mendengar dan memperjuangkan aspirasi umat Islam.
Yani mengatakan, mekanisme konvensi saat ini masih disusun. Hanya saja, secara garis besar, para pendaftar konvensi capres/cawapres PPP melakukan sosialisasi di struktur partai di wilayah. Hasil dari wilayah-wilayah kemudian dibawa ke tingkat pusat.
Karenanya menurut Yani, menjadi tidak relevan soal presidential threshold (PT) karena capres/cawapres dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana secara tegas disebut dalam konstitusi. "Oleh karenanya, kita memiliki peluang 12 capres/cawapres," terangnya.
Yani menjelaskan, sikap partai-partai besar yang membatasi munculnya capres/cawapres alternatif dengan pembatasan melalui presidential threshold merupakan sikap anti-perubahan. Padahal, publik butuh pemimpin baru.
"Fenomena Jokowi dalam Pilkada DKI Jakarta menjadi contoh nyata perubahan diinginkan oleh publik. Kalau partai tidak membuka diri, maka rakyat akan meninggalkan partai politik," tandasnya. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kapolri Ganti Kabaintelkam
Redaktur : Tim Redaksi