jpnn.com - JAKARTA - DPP PPP kubu Romahurmuziy (Romy) menganggap muktamar yang digelar kubu Suryadharma Ali (SDA) hanya abal-abal. Pasalnya, muktamar versi SDA itu tidak diikuti oleh para pemegang hak suara yang sah.
Wakil Sekretaris Jenderal PPP hasil Muktamar VIII Surabaya Amirul Tamim mengatakan, dari 33 DPW (pengurus tingkat provinsi) hanya enam yang mengirim perwakilan sah ke muktamar kubu SDA. Enam DPW itu adalah Lampung, DIY, Jawa Tengah, NTT, Bali dan Sulawesi Tengah.
BACA JUGA: Novanto Mengaku Tak Berencana Bangun Gedung DPR Baru
Sementara perwakilan dari DPW DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara dan Papua Barat sudah dipecat dari kepengurusan sebelum muktamar kubu SDA digelar. "Sisanya adalah (perwakilan) DPW gadungan bentukan Suryadharma Ali yang SK-nya baru disiapkan di arena muktamar," kata Amirul, dalam konferensi pers, di Jakarta, Minggu (2/11).
Selain itu, lanjutnya, muktamar kubu SDA hanya dihadiri empat dari 39 anggota Fraksi PPP DPR RI. Muktamar tersebut juga hanya dihadiri 11 dari 54 pengurus harian DPP PPP masa bakti 2014-2019.
BACA JUGA: Priyo Khawatir Golkar Makin Kecil Jika Salah Pilih Ketum
Apalagi, tambah Amirul, muktamar tersebut dipimpin oleh Habil Marati yang tidak memiliki jabatan apa-apa di kepengurusan partai berlambang Ka’bah itu. "Muktamar PPP di Hotel Sahid juga tidak dihadiri Ketua Majelis Syariah KH Maimun Zubair," lanjutnya.
Terakhir, kata Amirul, Muktamar PPP versi SDA juga tidak memiliki Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) baik dari Mabes Polri, Polda Metro Jaya, maupun Polres Jakarta Pusat. Karenanya, seluruh kegiatan tersebut tidak dikenal oleh kepolisian sebagai atas nama PPP.
BACA JUGA: Bentuk DPR Tandingan, KIH Yakin Bisa Bantu Pemerintah
"Karenannya, terhadap kegiatan yang diklaim sebagai muktamar tanggal 30 Oktober-2 November 2014 di hotel Sahid, Jakarta, DPP PPP menyatakan bahwa kegiatan itu muktamar abal-abal," pungkas Amirul.(dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mestinya Bentuk DPR Bayangan, Bukan Tandingan
Redaktur : Tim Redaksi