JAKARTA - Sekjen DPP PPP M Romahurmuziy turut menyoroti sikap pemerintah yang akan menerapkan dua harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Menurutnya, kebijakan dua harga BBM itu merupakan inisiasi yang menyimpang.
"Dua harga premium yang akan digulirkan pemerintah menimbulkan semangat plat kuning untuk kencing di jalanan. Kebijakan ini juga bukan solusi untuk mengembalikan subsidi energi hanya kepada yang berhak," ujar pria bersapaan Romi itu melalui pesan singkatnya pada JPNN, Rabu (24/4).
Kata Romi, kalau pemerintah mau menciptakan subsidi energi yang berkeadilan, jangan terus melestarikan pelanggaran UU 30/2007 tentang Energi pasal 7 ayat (2), yang mengamanatkan "pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana subsidi untuk kelompok masyarakat tidak mampu".
Artinya sambung Ketua Komisi IV DPR ini, kalau pemerintah mau memperbaiki kondisi fiskal nasional, jangan ciptakan sistem yang semakin merangsang dilakukannya penyelundupan dari penerima subsidi (motor+plat kuning) kepada yang tidak berhak menerima subsidi (plat hitam).
Untuk itu, PPP menyarankan pemerintah untuk menetapkan satu harga premium untuk motor dan plat kuning. "Sementara untuk plat hitam, pemerintah bisa menggunakan Ron 90 (premix) dengan harga Rp 6500-7500, atau sekalian Ron 92 (Pertamax) yang harganya diturunkan menjadi Rp 8500 dengan cara pajaknya DTP (ditanggung pemerintah)," paparnya.
Dia menilai, pemisahan SPBU dengan dispenser premium Rp 4500 dan SPBU dengan premium Rp 6500 hanya akan menimbulkan persoalan kepada plat hitam manakala ia kehabisan bensin, sedangkan yang tersedia terdekat hanya SPBU premium 4500.
"Kami minta Menteri ESDM Jero Wacik harus berpikir sampai ke tingkat paling praktis, jangan di langit terus", sindirnya. (chi/jpnn)
"Dua harga premium yang akan digulirkan pemerintah menimbulkan semangat plat kuning untuk kencing di jalanan. Kebijakan ini juga bukan solusi untuk mengembalikan subsidi energi hanya kepada yang berhak," ujar pria bersapaan Romi itu melalui pesan singkatnya pada JPNN, Rabu (24/4).
Kata Romi, kalau pemerintah mau menciptakan subsidi energi yang berkeadilan, jangan terus melestarikan pelanggaran UU 30/2007 tentang Energi pasal 7 ayat (2), yang mengamanatkan "pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana subsidi untuk kelompok masyarakat tidak mampu".
Artinya sambung Ketua Komisi IV DPR ini, kalau pemerintah mau memperbaiki kondisi fiskal nasional, jangan ciptakan sistem yang semakin merangsang dilakukannya penyelundupan dari penerima subsidi (motor+plat kuning) kepada yang tidak berhak menerima subsidi (plat hitam).
Untuk itu, PPP menyarankan pemerintah untuk menetapkan satu harga premium untuk motor dan plat kuning. "Sementara untuk plat hitam, pemerintah bisa menggunakan Ron 90 (premix) dengan harga Rp 6500-7500, atau sekalian Ron 92 (Pertamax) yang harganya diturunkan menjadi Rp 8500 dengan cara pajaknya DTP (ditanggung pemerintah)," paparnya.
Dia menilai, pemisahan SPBU dengan dispenser premium Rp 4500 dan SPBU dengan premium Rp 6500 hanya akan menimbulkan persoalan kepada plat hitam manakala ia kehabisan bensin, sedangkan yang tersedia terdekat hanya SPBU premium 4500.
"Kami minta Menteri ESDM Jero Wacik harus berpikir sampai ke tingkat paling praktis, jangan di langit terus", sindirnya. (chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mantan Presiden PKS Dijanjikan Suap Rp 40 Miliar
Redaktur : Tim Redaksi